Buruh Bersatu Desak Reformasi Total SJSN, Soroti Rendahnya Perlindungan Pekerja

Suara.com - Sembilan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh terbesar di Indonesia mencetak sejarah dengan bersatu menyatakan komitmen bersama untuk mendesak reformasi menyeluruh terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Langkah ini diambil guna memastikan perlindungan yang inklusif, universal, dan berkelanjutan bagi seluruh kelas pekerja tanpa terkecuali.

Deklarasi bertajuk "Declaration of Trade Union Confederations: Joint Commitment for National Social Security System Reform in Indonesia" ini digelar di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (26/2/2026), dengan dukungan penuh dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Kepesertaan Masih Jauh dari Standar Global

Berdasarkan data tahun 2024, kondisi perlindungan sosial di Indonesia dinilai masih memprihatinkan. Meski Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencakup hampir 99 persen populasi, sektor ketenagakerjaan justru tertinggal jauh.

Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hanya mencapai 31 persen dari total pekerja, sementara pekerja bukan penerima upah (informal) hanya terlindungi 6,8 persen—sangat jauh di bawah standar minimum ILO sebesar 50 persen.

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh menyoroti kerentanan pasar kerja pasca-pandemi dan ancaman penuaan populasi di Indonesia.

"Apa yang kita lakukan tentang pensiun hari tua? Apa yang kita lakukan tentang tunjangan pengangguran? Itu adalah bidang-bidang yang saat ini hanya mencakup 31 persen populasi... perjalanan kita masih panjang," ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa ada dua tantangan besar yang harus segera diselesaikan.

"Ada dua hal yang perlu terjadi. Pertama adalah perluasan cakupan, artinya lebih banyak orang. Dan kedua, yang lebih penting, adalah kualitas manfaat itu sendiri," ujar Simrin Singh dalam pidatonya pada Kamis (26/2/2026).

Simrin menyambut positif komitmen konfederasi serikat pekerja dan menegaskan kesiapan ILO untuk mendukung perluasan cakupan, peningkatan kepatuhan, dan penguatan keselarasan dengan standar ketenagakerjaan internasional agar tidak ada pekerja yang tertinggal.

Tujuh Tuntutan Utama Buruh

Dalam dokumen komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan konfederasi seperti KSPSI (ATUC, Rekonsiliasi, Pembaruan), KSBSI, K-SBSI, KSARBUMUSI, KSPN, KSPN Nusantara, dan KASBI, terdapat tujuh poin desakan utama, di antaranya:

• Cakupan universal bagi pekerja penerima upah dan bukan penerima upah, termasuk pekerja sektor maritim, migran, pekerja perawatan dan pekerja platform digital.
• Reformasi sistem pensiun, dengan memperkenalkan pensiun dasar wajib bagi seluruh warga negara serta penguatan Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT).
• Perluasan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) agar mencakup pekerja kontrak dan kasus pengunduran diri tidak sukarela, dengan pendanaan yang lebih kuat serta peningkatan layanan pelatihan dan konseling karier.
• Perlindungan baru untuk cuti melahirkan, cuti sakit dan perawatan jangka panjang yang diintegrasikan dalam revisi Undang-Undang SJSN.
• Langkah legislasi dengan mendorong revisi Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
• Ratifikasi Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 tentang Standar Minimum Jaminan Sosial.
• Dukungan berkelanjutan dari ILO untuk mendorong revisi legislasi, pengajuan ke Prolegnas, ratifikasi Konvensi No. 102 serta reformasi untuk menerapkan konvensi yang telah diratifikasi.

Mandat Konstitusi: Jaminan Sosial adalah Hak

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Nunung Nuryartono, menyambut positif inisiatif ini sebagai momentum untuk menjalankan amanat Pasal 28H ayat 3 UUD 1945.