Hakim Sebut Kerugian Rp171,9 Triliun Kasus Minyak Asumtif, Eks Bos Pertamina Divonis 9 Tahun

Suara.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus berpendapat kerugian perekonomian negara sebesar Rp171,99 triliun terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018–2023, bersifat asumtif.

Penilaian ini muncul dalam sidang pembacaan putusan yang berlangsung hingga Jumat (27/2/2026) dini hari, menyoroti perbedaan antara nilai dakwaan jaksa dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan.

Hakim anggota Sigit Herman Binaji menyatakan perhitungan kerugian perekonomian negara tersebut dihitung oleh ahli perekonomian negara Nailul Huda dan Wiko Saputra, yang merupakan kemahalan harga dari pengadaan bahan bakar minyak (BBM), yang berdampak pada beban ekonomi yang ditimbulkan dari harga tersebut.

Namun, majelis hakim memiliki pandangan berbeda terkait validitas angka fantastis tersebut dalam konteks kerugian nyata.

"Majelis Hakim menegaskan perhitungan itu banyak faktor yang memengaruhi, tidak pasti, dan tidak nyata, sehingga belum dapat dibuktikan adanya kerugian perekonomian negara," ujar hakim Sigit dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, sebagaimana dilansir Antara.

Hakim Sigit menambahkan hal itu berlaku pula pada perhitungan keuntungan ilegal alias illegal gain dalam kasus tersebut yang sebesar 2,62 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Keuntungan ilegal ini sebelumnya disebut didapat dari selisih antara harga perolehan impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari kilang yang bersumber dari dalam negeri, yang dinilai pula asumtif oleh majelis hakim.

Dengan demikian, Majelis Hakim hanya sependapat dengan perhitungan kerugian keuangan negara antara lain sebesar Rp9,42 triliun; 6,03 juta dolar AS; 2,73 miliar dolar AS; serta Rp25,44 triliun dalam kasus itu, yang merupakan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada hasil laporan pemeriksaan investigatif. Angka-angka ini dianggap lebih memiliki dasar hukum yang kuat karena telah melalui audit lembaga negara yang berwenang.

Oleh karenanya, hakim Sigit mengungkapkan pihaknya mendasarkan kerugian negara terhadap kasus tersebut pada perhitungan BPK, yang sudah nyata dan pasti terdapat kerugian keuangan negara dalam penjualan solar nonsubsidi.

Hal ini menjadi poin krusial dalam menentukan berat ringannya hukuman bagi para terdakwa yang terlibat dalam rantai tata kelola minyak tersebut.

Hal itu, kata dia, sesuai dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, "yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negara merupakan kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk".

"Berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara dapat terpenuhi," kata hakim Sigit.

Adapun dalam dakwaan, kasus korupsi minyak mentah diduga merugikan negara senilai Rp285,18 triliun, yang meliputi kerugian keuangan negara sebesar 2,73 miliar dolar AS dan Rp25,44 triliun; kerugian perekonomian negara Rp171,99 triliun; serta keuntungan ilegal 2,62 miliar dolar AS.

Secara perinci, kerugian keuangan negara itu awalnya diduga terdiri atas 5,74 miliar dolar AS dalam pengadaan impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta Rp2,54 triliun dalam penjualan solar nonsubsidi selama periode 2021-2023.

Dalam kasus itu, terdapat sembilan terdakwa yang terseret, yakni meliputi pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) tahun 2023–2024 Agus Purwono, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping tahun 2022–2024 Yoki Firnandi, Komisaris PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi (PMKA) Gading Ramadhan Juedo, serta Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) Dimas Werhaspati.