Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?

Suara.com - Kontras layanan kesehatan di Indonesia masih terasa nyata. Rumah sakit di kota besar memiliki fasilitas lengkap, mulai dari CT Scan, MRI hingga bedah minimal invasif. Sementara di banyak daerah, pasien masih harus menempuh perjalanan ratusan kilometer hanya untuk pemeriksaan dasar atau operasi sederhana.

Di sejumlah kabupaten, keterbatasan dokter spesialis membuat fasilitas kesehatan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Bahkan kasus usus buntu, hernia, hingga penyakit jantung masih kerap berujung rujukan panjang yang melelahkan dan berisiko bagi pasien.

Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Bank Dunia, negara dengan kategori lower middle income idealnya memiliki rasio satu dokter per 1.000 penduduk. Sementara rata-rata dunia berada di angka 1,76 dokter per 1.000 penduduk.

Dengan perhitungan rasio tersebut jumlah penduduk Indonesia sekitar 280 juta, idealnya ada sekitar 280 ribu dokter. Namun kondisi di Indonesia saat ini rasio dokter masih 0,5 per 1.000 penduduk.

Dokter Spesialis Minim, Menumpuk di Kota Besar

Krisis dokter spesialis di Indonesia bukan semata soal jumlah, tetapi juga distribusi yang timpang. Produksi dokter spesialis masih jauh dari kebutuhan nasional.

Kementerian Kesehatan RI mencatat kalau setiap tahun sebenarnya ada sekitar 2.700 dokter spesialis yang lulus. Namun, angka itu pun belum mampu mengejar kebutuhan populasi besar dan pertumbuhan layanan kesehatan.

Selain jumlah terbatas, dokter spesialis juga lebih banyak terkonsentrasi di kota besar, terutama Pulau Jawa. Dampaknya, fasilitas kesehatan di daerah sering tidak memiliki SDM untuk mengoperasikan alat kesehatan yang sebenarnya sudah tersedia.

Situasi ini mendorong pemerintah mengubah sistem program pendidikan dokter spesialis (PPDS) dari berbasis universitas menjadi berbasis rumah sakit atau hospital-based. Skema ini diharapkan mempercepat produksi dokter sekaligus menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan layanan nyata di daerah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan persoalan ini menjadi tantangan serius dalam transformasi layanan kesehatan nasional.

“Kurangnya banyak sekali (jumlah dokter spesialis di Indonesia). Itu sebabnya kita mau bikin Hospital Based," kata Menkes di Jakarta, Minggu (16/2) lalu.

Program itu dinilai bisa membuka peluang rekrutmen berbasis kebutuhan, termasuk mengutamakan putra daerah serta dokter yang sudah bekerja di rumah sakit dengan beban layanan tinggi. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap dokter lebih berpeluang kembali dan menetap di daerah asal setelah lulus.

Alat Canggih Masuk Daerah, Tantangan SDM dan Infrastruktur Menanti

Sambil mencetak lebih banyak dokter spesialis, pemerintah turut mempercepat distribusi alat kesehatan modern ke daerah. Alat itu mencakup CT Scan, cathlab, hingga teknologi bedah minimal invasif seperti laparoskopi.

Mulai tahun ini, Kemenkes akan secara agresif memasang berbagai alat kesehatan modern di seluruh kabupaten/kota, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa, baik yang dekat maupun jauh dari pusat kota.

Budi menargetkan hingga akhir 2027, ratusan alat kesehatan seperti CT Scan, mammografi, cath lab, cytotoxic drug cabinet untuk fasilitas kemoterapi, hingga immunohistochemistry lab untuk patologi anatomi akan terpasang di 514 kabupaten/kota.

Selain itu, pemerintah juga akan memasang puluhan MRI, LINAC, SPECT-CT, brachytherapy, dan PET Scan di seluruh provinsi di Indonesia.

"Sebanyak 514 CT scan dan cathlab akan disebar ke RSUD seluruh Indonesia,” ucap Menkes.

Masuknya teknologi minimal invasif seperti laparoskopi membawa harapan baru. Operasi usus buntu atau hernia dapat dilakukan dengan sayatan kecil, mempercepat pemulihan pasien serta menekan biaya perawatan.

Namun tantangan baru juga muncul. Alat canggih membutuhkan teknisi, listrik stabil, serta kesiapan sistem layanan yang memadai. Tanpa dokter spesialis yang mampu mengoperasikan alat, investasi besar tersebut berisiko tidak optimal.

Pengamat kesehatan masyarakat Dicky Budiman menilai distribusi alat kesehatan tanpa kesiapan sumber daya manusia berisiko memunculkan masalah klasik dalam sistem kesehatan Indonesia. Ia menyebut fenomena tersebut sebagai technological orphan atau teknologi medis yang tersedia tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal.

“Kalau alat kesehatan tersedia tanpa SDM, maka yang terjadi fenomena technological orphan atau idle medical technology. Alat mahal ada, tapi tidak digunakan optimal. Ini klasik di Indonesia,” ujar Dicky.

Ia menambahkan pengalaman kebijakan pengadaan alat kesehatan di berbagai periode pemerintahan menunjukkan pola yang berulang. Tanpa perencanaan SDM dan tata kelola yang terintegrasi, kebijakan pengadaan alat berpotensi menciptakan ketimpangan baru dalam layanan kesehatan daerah. 

“Risiko utamanya under-utilization. Tanpa dokter spesialis atau tenaga terlatih, CT Scan, cathlab, atau MRI tidak dapat dioperasikan optimal. Utilisasinya bisa kurang dari 30 persen, sementara biaya perawatan tetap berjalan,” katanya.

Dicky juga mengingatkan persoalan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi menjadi tantangan umum di negara berkembang. 

Mengacu pada catatan World Health Organization dan World Bank, sekitar 4–40 persen alat kesehatan di negara berkembang tidak digunakan optimal karena keterbatasan SDM dan maintenance. 

Kondisi tersebut berisiko menimbulkan pemborosan anggaran publik tanpa diikuti peningkatan hasil kesehatan masyarakat.