AS Evakuasi Staf dan Warganya dari Israel, Isu Perang dengan Iran Memanas

Suara.com - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat secara resmi memberikan izin bagi pegawai non-esensial di Kedutaan Besar AS di Israel untuk meninggalkan negara tersebut.

Langkah ini diambil menyusul meningkatnya risiko keamanan yang dipicu oleh pertimbangan Presiden Donald Trump untuk melancarkan serangan militer terhadap Iran guna menghentikan program nuklir negara tersebut.

Keputusan evakuasi sukarela ini menandakan eskalasi serius di kawasan Timur Tengah.

Melalui pembaruan saran perjalanan yang dirilis pada Jumat (27/2/2026), pihak kedutaan menekankan bahwa situasi saat ini menuntut kewaspadaan ekstra bagi warga negara dan staf pemerintah Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut.

"Orang-orang mungkin ingin mempertimbangkan untuk meninggalkan Israel selagi penerbangan komersial masih tersedia.," tulis pihak kedutaan dalam rilis resminya.

Kebijakan ini menyusul langkah serupa yang diambil di Beirut, Lebanon, di mana awal pekan ini Kedutaan Besar AS telah lebih dulu menarik keluar staf non-esensial mereka karena alasan keamanan yang sama.

Selain izin kepulangan, otoritas Amerika Serikat juga memperketat ruang gerak bagi staf pemerintah dan anggota keluarga mereka yang masih bertahan di Israel.

Mereka diinstruksikan untuk menahan diri dari bepergian ke wilayah-wilayah tertentu yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap insiden keamanan mendadak.

Wilayah yang masuk dalam zona merah pembatasan ini mencakup Kota Tua Yerusalem dan wilayah Tepi Barat. Larangan perjalanan ini bersifat mendesak dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut, bergantung pada dinamika di lapangan.

Hal ini mencerminkan kekhawatiran Washington akan adanya serangan balasan atau kerusuhan sipil yang mungkin pecah jika serangan terhadap Iran benar-benar dieksekusi.

Situasi ini berkembang seiring dengan diskusi intensif di Gedung Putih mengenai opsi serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.

Langkah ini diambil hanya berselang kurang dari setahun setelah Donald Trump secara terbuka mengklaim bahwa program nuklir Iran telah berhasil "dihancurkan" melalui serangan udara di tiga lokasi strategis pada Juni tahun lalu.

Meskipun Trump berambisi untuk menuntaskan masalah nuklir ini secara permanen, internal pemerintahan Amerika Serikat dilaporkan mengalami gesekan.

Para pejabat di Pentagon mengungkapkan kekhawatiran bahwa operasi militer yang berkepanjangan dapat menguras stok persenjataan dan logistik militer Amerika.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan; melemahnya persediaan militer AS di Timur Tengah dikhawatirkan akan membuka celah bagi kekuatan global lain, khususnya potensi agresi China terhadap Taiwan.

Situasi ini menempatkan Amerika Serikat pada posisi yang sulit: menjaga dominasi di Timur Tengah atau mempertahankan kesiapan tempur di Pasifik.

Di tengah persiapan opsi militer, Presiden Donald Trump tetap mengeklaim bahwa dirinya lebih mengedepankan solusi diplomatik untuk meredam ambisi nuklir Teheran.

Namun, pernyataan Trump tetap bernada keras dan tidak menunjukkan ruang kompromi bagi Iran dalam hal pengembangan senjata pemusnah massal.

Dalam pidato State of the Union yang disampaikan Selasa lalu, Trump menegaskan posisi Amerika Serikat di hadapan komunitas internasional. Ia menyebut bahwa meskipun perdamaian adalah prioritas, Amerika Serikat tidak akan ragu bertindak jika keamanan dunia terancam oleh aktivitas nuklir Iran.

"My preference is to solve this problem through diplomacy, but one thing is certain: I will never allow the world’s No. 1 sponsor of terror — which they are by far— to have a nuclear weapon," tegas Trump dalam pidatonya tersebut.

Hingga saat ini, Departemen Luar Negeri AS belum memberikan komentar tambahan terkait durasi izin evakuasi ini.

Sementara, politikus Israel dan mantan komandan Komando Selatan dalam Pasukan Pertahanan Israel, Yoav Galant dalam cuitan pada Jumat (27/2/2026) menyatakan,"Beberapa minggu mendatang akan membentuk dekade-dekade mendatang di Timur Tengah."