Waketum Golkar: Indonesia Harus Tegas Kutuk Serangan AS-Israel, Tapi Jangan Keluar dari BoP

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Umum IKA UIN Alauddin Makassar, Idrus Marham, meminta pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas atas memanasnya konflik di Timur Tengah.

Hal ini menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.

Menurutnya, langkah awal yang krusial adalah penyampaian pernyataan resmi pemerintah yang menegaskan ketidaksetujuan terhadap aksi militer tersebut.

Ia menilai hal ini merupakan bentuk konsistensi Indonesia dalam memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif.

"Ini prinsip!” tegas Idrus dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).

Idrus berpendapat bahwa pernyataan tegas tersebut menjadi "warning" diplomatik bagi keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP).

Namun, ia memiliki pandangan berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait keberadaan Indonesia di dalam forum tersebut. Jika MUI mendesak Indonesia keluar, Idrus menilai Indonesia justru harus tetap berada di dalam untuk memberikan pengaruh.

"Pernyataan tegas tidak setuju atas penyerangan tersebut penting, sebagai peneguhan prinsip politik luar negeri kita. Namun, ketidaksepakatan itu tidak serta-merta harus dimaknai dengan keluar dari forum internasional," ujar Idrus.

Idrus menambahkan bahwa strategi politik luar negeri Indonesia harus tetap berpijak pada nilai konstitusi, Pembukaan UUD 1945, serta prinsip Dasasila Bandung.

Menurutnya, keluar dari BoP bukan perkara sulit, namun tidak akan memberi dampak kondusif bagi penyelesaian konflik.

“Kalau orientasinya penyelesaian secara diplomatik, maka cara-cara militer jelas bertolak belakang. Justru karena kita ada di dalam, kita bisa menunjukkan sikap tegas, menyatakan tidak setuju berdasarkan nilai dasar Dasa sila Bandung, konstitusi, dan prinsip dasar politik luar negeri,” katanya.

Idrus memahami bahwa desakan MUI untuk keluar dari BoP lahir dari semangat moral. Namun, ia menekankan bahwa keputusan diplomatik membutuhkan "kalkulasi dingin" agar Indonesia tidak kehilangan kursi di meja perundingan.

Ia mendorong agar Indonesia tidak pasif dan justru mengambil peran sebagai mediator yang kredibel.

Lebih lanjut, Idrus mendorong agar perjuangan diplomasi ini juga diefektifkan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan merujuk pada Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain.

Secara khusus, Idrus mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil kepeloporan sebagai pemimpin dunia Islam.

Ia berharap Presiden Prabowo dapat mengonsolidasikan negara-negara Islam untuk penyelesaian krisis kemanusiaan, kemerdekaan Palestina, serta perdamaian dunia.

Momentum krisis ini, menurutnya, harus dijadikan peluang untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai jembatan perdamaian global.

“Kita harus bebas dalam menentukan sikap, tetapi aktif memperjuangkan perdamaian dunia. Orientasi kita jelas, penyelesaian secara diplomatik. Perang hanya akan memperluas penderitaan dan menjauhkan cita-cita keadilan serta kemerdekaan,” pungkasnya.