- LBH APIK menyoroti peningkatan pelanggaran hak konstitusional perempuan akibat regulasi represif dan pemotongan anggaran perlindungan korban kekerasan.
- KUHP dan KUHAP baru dikritik karena pasal-pasalnya berpotensi mengkriminalisasi privasi serta mengabaikan relasi kuasa korban dalam keadilan restoratif.
- Anggaran pemulihan korban kekerasan perempuan semakin termarjinalkan, sementara dana negara diprioritaskan untuk program besar seperti Makan Bergizi Gratis.
Suara.com - Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menyoroti peningkatan eskalasi pelanggaran hak konstitusional warga negara, khususnya terhadap perempuan.
Eskalasi ini terlihat dari berbagai regulasi yang represif hingga pemotongan anggaran perlindungan bagi korban kekerasan.
Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Asosiasi LBH APIK, Khotimun Sutanti, dalam konferensi pers daring bersama Aliansi Perempuan Indonesia (API) menegaskan bahwa perempuan kerap menanggung risiko dan ancaman berlapis akibat kebijakan negara yang membatasi rasa aman, keadilan, dan kebebasan sipil.
“Sebenarnya sudah cukup lama tapi eskalasinya semakin meningkat ya akhir-akhir ini dan terutama juga kepada perempuan tentunya yang dia ada layer-layer yang lebih banyak beresiko dan menjadi korban gitu,” ujar Khotimun dalam konferensi pers daring, Rabu (4/3/2026).
Kritik KUHP dan KUHAP Baru
Khotimun secara khusus menyoroti sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dinilai membahayakan posisi perempuan.
Di dalam KUHP, ia mencontohkan Pasal 411 terkait kriminalisasi ranah privasi (hubungan seksual konsensual). Menurutnya, pasal ini tidak sekadar masalah moralitas, tetapi berdampak fatal bagi korban kekerasan seksual yang akan semakin takut untuk melapor.
Selain itu, akses terhadap hak reproduksi dan aborsi aman juga masih dibayangi stigma dan ancaman kriminalisasi.
Sementara pada ranah KUHAP, LBH APIK mengkritisi penerapan Restorative Justice yang kerap mengabaikan ketimpangan relasi kuasa.
“Sebenernya bagi perempuan itu adalah misalnya nih yang terkait dengan restoratif justice terutama bagi korban itu sangat rentan sekali bahwa relasi kuasa nggak dipertimbangkan dalam restoratif justice, tiba-tiba didamaikan,” tegasnya.
Ancaman lainnya datang dari Pasal 273 KUHAP, di mana hakim diberi wewenang menilai kelayakan seorang saksi berdasarkan 'cara hidup dan kesusilaan'. Khotimun menilai standar ganda ini akan digunakan untuk mendelegitimasi kesaksian perempuan dalam kasus kekerasan berbasis gender.
Anggaran Pemulihan Korban Tersedot Program MBG
Selain persoalan hukum, Khotimun juga mengungkap fakta miris terkait pemotongan anggaran daerah untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Anggaran krusial seperti biaya visum hingga pemeriksaan psikiatrikum kerap dipangkas atau tidak diprioritaskan.
Mirisnya, anggaran negara saat ini justru lebih banyak tersedot untuk program-program berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara hak-hak kelompok rentan dimarjinalkan.
“Sensitivitas negara dan prioritas negara terhadap anggaran bagi perempuan dan kelompok rentan itu seolah tidak penting gitu, di nomor berapakan, dimarjinalisasikan. Iitu seharusnya bisa menjadi prioritas,” ungkapnya
Penyempitan Ruang Sipil dan Militerisasi
Di akhir pemaparannya, Khotimun memperingatkan bahaya penyempitan ruang sipil dan fenomena autocratic legalism, di mana pemerintah menggunakan instrumen hukum yang sah seperti UU ITE untuk melemahkan demokrasi dan membungkam kritik secara bertahap.
Ia juga menyoroti fenomena militerisasi yang mulai merambah ke berbagai posisi dan program sipil.
"Militerisme itu gradual. Bukan berarti tiba-tiba langsung jebret gitu aja. Tapi gradual dengan proses seperti ini kecil-kecil masuk ke ruang sipil secara bertahap kemudian otoritarianisme itu menjadi lebih nyata,” pungkasnya. (Tsabita Aulia)
TERPOPULER
