Sisi Gelap Kapal Cumi Tiongkok: Separuh Awak Alami Kekerasan hingga Aktivitas Merusak Lingkungan

Suara.com - Investigasi terbaru dari Environmental Justice Foundation (EJF) mengungkap dugaan praktik armada perikanan cumi-cumi jarak jauh milik Tiongkok yang dinilai turut memperparah krisis ekologis dan sosial di kawasan Pasifik Tenggara.

Dalam laporannya, EJF menyebut armada penangkap cumi-cumi dalam jumlah besar beroperasi dengan memanfaatkan lemahnya tata kelola perikanan, rendahnya transparansi, serta celah regulasi di kawasan tersebut.

Armada tersebut menargetkan spesies jumbo flying squid yang memiliki peran penting dalam rantai makanan laut sekaligus menjadi salah satu komoditas utama perikanan regional. Namun, EJF menemukan indikasi kuat terjadinya penangkapan berlebih (overfishing).

Meski tanda-tanda penurunan stok cumi-cumi mulai terlihat, aktivitas penangkapan justru terus meningkat. Regulasi yang ada dinilai belum mampu mengimbangi tekanan eksploitasi terhadap sumber daya laut tersebut.

Laporan itu juga menyoroti keterlibatan perusahaan China National Fisheries Corporation yang disebut pernah terkait dengan berbagai pelanggaran di sektor perikanan dan ketenagakerjaan. Produk cumi-cumi dari perusahaan tersebut diketahui telah masuk ke pasar internasional, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris.

Selain eksploitasi sumber daya laut, investigasi EJF juga mengungkap persoalan serius terkait transparansi operasi armada penangkapan tersebut. Minimnya keterbukaan data dinilai menyulitkan upaya mendeteksi praktik penangkapan yang merusak lingkungan maupun pelanggaran hak asasi manusia.

EJF mencatat lebih dari separuh awak kapal yang diwawancarai mengaku pernah mengalami kekerasan fisik selama bekerja di kapal penangkap cumi-cumi. Sementara hampir 60 persen responden menyebut praktik pemotongan sirip hiu (shark finning) terjadi di kapal tempat mereka bekerja.

CEO dan pendiri EJF, Steve Trent, mengatakan lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang memungkinkan praktik tersebut terus berlangsung.

“Armada industri penangkapan cumi-cumi Tiongkok di Pasifik Tenggara beroperasi di luar pengawasan yang efektif,” kata Trent dalam keterangannya kepada Suara.com, Kamis (5/3/2026).

Ia menambahkan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas di tingkat regional memperparah kerusakan lingkungan sekaligus meningkatkan risiko terhadap keselamatan para awak kapal.

Selain dugaan pelanggaran terhadap pekerja, EJF juga menyoroti tingginya tangkapan sampingan (bycatch) dalam aktivitas penangkapan cumi-cumi. Praktik ini dinilai berpotensi merusak keseimbangan ekosistem laut.

Cumi-cumi sendiri memiliki peran penting dalam ekosistem karena menjadi bagian kunci dalam rantai makanan. Penangkapan intensif terhadap spesies tersebut dikhawatirkan dapat memicu gangguan yang lebih luas terhadap keseimbangan ekosistem di Samudra Pasifik.

Laporan ini dirilis menjelang pertemuan South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO), organisasi regional yang mengatur pengelolaan perikanan di kawasan Pasifik Selatan. EJF menilai hingga kini organisasi tersebut belum menerapkan kebijakan konservasi yang memadai untuk melindungi populasi cumi-cumi.

Menurut EJF, belum adanya batas tangkapan (catch limits), lemahnya sistem pemantauan, serta minimnya mekanisme penegakan aturan membuat sistem perikanan cumi-cumi di kawasan tersebut berada dalam kondisi rentan.

Karena itu, EJF mendesak negara-negara anggota SPRFMO untuk segera mengambil langkah konkret, mulai dari menetapkan batas tangkapan berbasis sains, memperkuat sistem pemantauan, hingga menutup celah regulasi yang memungkinkan praktik penangkapan merusak terus berlangsung.

Organisasi tersebut juga meminta negara pantai, negara pelabuhan, dan negara pasar untuk meningkatkan peran mereka dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan serta mencegah pelabuhan maupun rantai pasok global digunakan untuk memfasilitasi pelanggaran.

Selain itu, EJF juga mendorong pemerintah mengadopsi Piagam Global untuk Transparansi Perikanan (Global Charter for Fisheries Transparency), yang memuat langkah-langkah untuk meningkatkan keterbukaan sektor perikanan, seperti transparansi kepemilikan kapal, sistem pelacakan wajib, serta akses publik terhadap data perikanan.

Menurut Trent, berbagai instrumen untuk mengatasi krisis tersebut sebenarnya sudah tersedia, namun membutuhkan komitmen politik yang lebih kuat dari negara-negara terkait.

“Krisis ini dapat diatasi,” ujarnya.

Ia mencontohkan langkah Peru yang berhasil menekan praktik penangkapan ilegal dalam beberapa tahun terakhir melalui kewajiban penggunaan sistem pelacakan kapal yang lebih ketat.

Menurutnya, peningkatan transparansi serta kerja sama melalui SPRFMO menjadi kunci untuk melindungi sistem perikanan di kawasan tersebut sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem laut di Pasifik Tenggara.