Kemensos dan PT Pos Targetkan Penyaluran Bansos Bencana Sumatra Tuntas Sebelum Lebaran

Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus mempercepat penyaluran bantuan sosial atau bansos adaptif bagi para korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi Pulau Sumatra. Penyaluran bantuan ini mencakup santunan ahli waris, bantuan isian rumah, hingga jaminan hidup.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, memaparkan bahwa santunan sebesar Rp15 juta telah diberikan kepada lebih dari seribu ahli waris korban meninggal dunia, serta Rp5 juta untuk korban luka-luka. Total anggaran yang telah dikucurkan untuk santunan ini melampaui Rp17 miliar.

"Saat ini kami sedang memproses penyaluran untuk isian rumah dan bantuan stimulan sosial ekonomi," ujar Gus Ipul usai melakukan pertemuan dengan PT Pos Indonesia di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Bantuan isian rumah diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp3 juta, sementara bantuan stimulan sosial ekonomi dipatok sebesar Rp5 juta per keluarga. Pemerintah menargetkan jangkauan bantuan ini menyentuh 67 ribu keluarga terdampak.

Selain itu, terdapat pula bansos jaminan hidup (jadup) sebesar Rp450.000 per orang setiap bulannya selama tiga bulan. Bantuan yang diperuntukkan bagi pembelian kebutuhan pokok ini akan disalurkan kepada 248.588 penerima manfaat yang telah terverifikasi.

Penyaluran seluruh bantuan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Direktur Utama PT Pos, Haris, menyatakan pihaknya saat ini tengah fokus menyalurkan bansos kepada 38 ribu keluarga penerima manfaat, di mana 17 ribu keluarga di antaranya sudah menerima hak mereka.

Haris menargetkan seluruh proses distribusi tuntas sebelum Hari Raya Idulfitri.

"Kami menargetkan penyaluran selesai paling lambat tanggal 15 mendatang. Kami ingin memastikan sebelum Lebaran, seluruh warga terdampak sudah menerima bantuan isian hunian, stimulan ekonomi, serta bantuan jaminan hidup," tegas Haris.

PT Pos Indonesia menyiapkan tiga metode penyaluran guna memudahkan masyarakat. Pertama, penerima dapat datang langsung ke kantor pos. Kedua, pembayaran dilakukan melalui komunitas seperti pengurus RT/RW atau perangkat desa. Ketiga, petugas akan mengantarkan langsung bantuan ke rumah penerima bagi yang memiliki keterbatasan mobilitas.

"Kami telah memetakan domisili para penerima dan akan menyesuaikan kapasitas layanan. Jam operasional kantor pos akan ditambah, termasuk penambahan jumlah petugas verifikator dan petugas bayar di setiap titik guna mempercepat proses penyaluran," pungkas Haris.