- KPK memeriksa keluarga inti Bupati nonaktif Fadia Arafiq terkait dugaan aliran dana korupsi proyek Pemkab Pekalongan.
- Fadia ditetapkan tersangka tunggal pada 4 Maret 2026 atas konflik kepentingan melalui PT Raja Nusantara Berjaya.
- Keluarga Fadia diduga menerima total Rp19 miliar hasil pengadaan jasa *outsourcing* Pemkab Pekalongan 2023-2026.
Pada 4 Maret 2026, KPK menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal pada kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya, dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.
Modus operandi yang dijalankan tergolong berani. KPK mengatakan Fadia Arafiq diduga terlibat konflik kepentingan karena membuat perusahaan milik keluarganya, yakni PT Raja Nusantara Berjaya, memenangkan sejumlah pengadaan di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Praktik ini diduga telah berlangsung selama beberapa tahun anggaran, di mana perusahaan tersebut selalu mendapatkan porsi besar dalam proyek jasa tenaga alih daya.
Berdasarkan temuan awal penyidik, nilai kerugian atau uang yang masuk ke kantong pribadi dan kelompok dalam kasus ini mencapai angka yang fantastis.
Fadia Arafiq dan keluarga disebut menerima Rp19 miliar dari kontrak pengadaan tersebut. Angka ini merupakan akumulasi dari berbagai proyek yang dikelola melalui PT RNB.
KPK juga telah merinci secara detail bagaimana uang belasan miliar tersebut dialokasikan. Dengan rincian Rp13,7 miliar murni dinikmati dia dan keluarga, Rp2,3 miliar dibagikan kepada Direktur PT RNB sekaligus ART bernama Rul Bayatun, dan Rp3 miliar hasil penarikan tunai yang belum dibagikan.
Pembagian uang kepada Asisten Rumah Tangga (ART) yang menjabat sebagai direktur perusahaan menjadi indikasi kuat adanya upaya pinjam nama atau nominee untuk menyamarkan pemilik asli perusahaan tersebut.
Pemeriksaan terhadap Mukhtaruddin Ashraff Abu, Muhammad Sabiq Ashraff, dan Mehnaz Na diharapkan dapat mengungkap sejauh mana pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam operasional PT RNB.
TERPOPULER
