REGIONAL:
- Pemerintah resmi terbitkan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, membatasi kepemilikan akun media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.
- Kebijakan ini berlaku bertahap mulai 28 Maret 2026, meliputi platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram.
- Tujuan utama aturan ini adalah memperkuat perlindungan anak dari risiko digital seperti perundungan siber dan pornografi.
Suara.com - Pemerintah resmi menetapkan pembatasan kepemilikan akun media sosial bagi anak-anak melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026.
Aturan ini menyasar anak di bawah usia 16 tahun yang tidak lagi diperbolehkan memiliki akun pada sejumlah platform digital yang dinilai berisiko tinggi.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital.
“Hari ini pemerintah mengambil satu langkah penting untuk masa depan anak-anak Indonesia,” kata Meutya dalam pernyataan resminya, Jumat (6/3/2026).
Permen tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Melalui aturan itu, pemerintah menetapkan pembatasan usia bagi pengguna platform digital tertentu.
“Melalui Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 turunan dari PP TUNAS, pemerintah menetapkan bahwa anak di bawah 16 tahun tidak lagi dapat memiliki akun pada platform digital berisiko tinggi,” ujarnya.
Implementasi aturan ini akan mulai dilakukan secara bertahap pada 28 Maret 2026. Pada tahap awal, kebijakan tersebut menyasar sejumlah platform digital yang banyak digunakan masyarakat.
“Mulai 28 Maret 2026, implementasi dilakukan secara bertahap, dimulai pada platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox,” kata Meutya.
Pemerintah menilai kebijakan tersebut diperlukan karena berbagai ancaman terhadap anak di ruang digital semakin nyata. Risiko yang dimaksud antara lain paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga kecanduan penggunaan platform digital.
Menurut Meutya, pemerintah memahami bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan penyesuaian bagi masyarakat pada tahap awal penerapannya. Namun pemerintah menilai langkah tersebut perlu diambil untuk memperkuat perlindungan anak.
“Kami memahami langkah ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal. Namun pemerintah tidak bisa tinggal diam ketika masa depan anak-anak dipertaruhkan,” kata dia.
Ia juga menegaskan pemerintah menempatkan tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya pada orang tua, tetapi juga pada penyelenggara platform digital yang menyediakan ruang interaksi di internet.
“Pemerintah memastikan tanggung jawab perlindungan anak berada pada platform yang mengelola ruang digital, sehingga orang tua tidak harus menghadapi tantangan ini sendirian,” ujarnya.
Meutya menekankan bahwa perkembangan teknologi digital seharusnya memberi manfaat bagi manusia, termasuk bagi anak-anak, tanpa mengorbankan masa tumbuh kembang mereka.
“Teknologi harus memanusiakan manusia, bukan mengorbankan masa kecil anak-anak kita,” pungkasnya.
TERPOPULER
