REGIONAL:
- Pemerintah Inggris resmi melarang pawai pro-Iran (Al Quds March) di London karena potensi intimidasi dan ekstremisme.
- Larangan ini diumumkan Menteri Dalam Negeri menyusul desakan dari lebih seratus anggota parlemen dan oposisi.
- Polisi Metropolitan menyatakan ini pelarangan pawai pertama sejak 2012 akibat risiko gangguan publik dan ketegangan Timur Tengah.
Suara.com - Pemerintah Inggris secara resmi melarang pawai pro-Iran yang rencananya digelar di London akhir pekan ini.
Larangan ini diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri, Shabana Mahmood, setelah tekanan dari lebih 100 anggota parlemen dan pihak oposisi yang menilai aksi tersebut berpotensi memicu intimidasi dan ekstremisme.
“Keputusan ini diperlukan untuk mencegah gangguan serius terhadap publik, mengingat skala protes dan banyaknya kontra-protes, serta situasi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah,” kata Mahmood dalam pernyataan resminya seperti dikutip dari Dailymail.
Pawai yang dikenal dengan nama Al Quds March ini diselenggarakan oleh Islamic Human Rights Commission (IHRC), organisasi yang mendukung pemerintah Iran.
Menurut Asisten Komisaris Kepolisian Metropolitan London, Ade Adelekan, pawai ini bisa menimbulkan risiko tinggi karena jumlah peserta yang besar dan ketegangan antara berbagai kelompok.
“Ini pertama kalinya kami menggunakan kewenangan untuk melarang pawai sejak 2012. Keputusan ini tidak diambil dengan ringan,” ujar Adelekan.
Sebelumnya, beberapa pejabat Inggris, termasuk Menteri Pengadilan Sarah Sackman dan Menteri Urusan Dalam Negeri bayangan Alicia Kearns, menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas.
Mereka menilai pawai tersebut tidak pantas dan akan mengirim pesan yang membahayakan bagi masyarakat serta pasukan Inggris.
Pihak IHRC sebelumnya memuji mendiang Ayatollah Ali Khamenei, sebagai martir dan role model langka, serta mengibarkan bendera kelompok bersenjata yang didukung Iran, termasuk Hezbollah.
Tahun-tahun sebelumnya, peserta pawai pernah menyerukan agar Israel dihapus dari peta dunia dan mengadakan aksi pada bulan Ramadan.
Meskipun pawai dilarang, Kepolisian Metropolitan menegaskan pihaknya akan tetap mengawasi kemungkinan aksi diam atau statis di sekitar kantor Menteri Dalam Negeri, dengan penerapan aturan ketat bagi siapa pun yang menyebarkan kebencian.
Sejumlah anggota parlemen lintas partai menyatakan, membiarkan pawai berlangsung akan memberikan legitimasi pada agenda Iran dan mengirimkan pesan yang sangat mengkhawatirkan secara domestik maupun internasional.
Kontributor: M.Faqih
TERPOPULER