REGIONAL:
- Pakar UGM, Poppy Sulistyaning Winanti, menyoroti rencana taklimat Presiden Prabowo terkait ketegangan geopolitik global.
- Poppy menekankan substansi taklimat harus hasil kolaborasi kementerian, bukan pandangan personal presiden saja.
- Publik menantikan penjelasan posisi Indonesia terhadap konflik Timur Tengah serta strategi mitigasi domestik.
Suara.com - Pakar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Poppy Sulistyaning Winanti, memberikan sejumlah catatan penting tentang rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menyampaikan taklimat untuk bangsa dalam waktu dekat.
Adapun Prabowo akan menyampaikan taklimat sebagai respons meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik bersenjata di berbagai kawasan, termasuk di Timur Tengah.
Poppy menjelaskan bahwa praktik penyampaian taklimat secara langsung kepada rakyat seharusnya menjadi agenda rutin dalam kepemimpinan nasional.
Menurutnya, tradisi ini bukan hal baru dilakukan oleh sejumlah pemimpin negara.
"Hal semacam ini bukan hal baru, beberapa pemimpin negara melakukan hal yang sama, seperti misalnya PM Singapura Lawrence Wong yang terbiasa memberi statement ke publik terkait arah kebijakan pemerintahnya," kata Poppy kepada Suara.com, Kamis (12/3/2026).
Taklimat ini dinilai dapat menjadi instrumen untuk membangun keterlibatan publik yang lebih dalam dan berkualitas terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
"Oleh karena itu, mestinya rencana taklimat ini bisa menjadi praktik yang seharusnya selalu dilakukan untuk membangun public engagement yang lebih bermakna," ungkapnya.
Kendati menyambut baik rencana tersebut, Poppy memberikan catatan kritis mengenai substansi pesan yang akan disampaikan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam penyusunan isi taklimat. Sehingga kebijakan yang disampaikan tidak hanya mencerminkan pandangan pribadi presiden, melainkan hasil kajian yang komprehensif.
"Secara substansi, isi taklimat mestinya merupakan hasil kolaborasi dengan pihak/kementerian terkait, terutama Kementerian Luar Negeri, agar tidak sekedar memperkuat kesan personalisasi kebijakan oleh presiden," tegasnya.
Selain koordinasi antar-kementerian, Poppy turut menyoroti situasi global yang kian memanas sebagai poin utama yang ditunggu oleh publik.
Ia berharap presiden dapat memberikan penjelasan yang gamblang mengenai posisi Indonesia di tengah konflik yang melibatkan aktor-aktor besar di Timur Tengah.
"Apa yang perlu disoroti tentunya penjelasan yang lugas terkait kondisi geopolitik akibat serangan AS-Israel ke Iran dan dampaknya bagi Indonesia," ujarnya.
"Posisi Indonesia dalam agresi tersebut mestinya juga bisa dijelaskan ke publik," katanya menambahkan.
Lebih lanjut, ditambahkan Poppy bahwa taklimat tersebut tidak boleh berhenti pada penjelasan situasi geopolitik semata.
Pemerintah dinilai perlu memaparkan strategi nyata dalam melindungi stabilitas dalam negeri dari guncangan global. Terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
"Yang tidak kalah pentingnya tentunya adalah apa langkah mitigasi yang akan diambil pemerintah merespons kondisi, dinamika geopolitik tersebut. Terutama bagi ketahanan ekonomi, pangan, pasokan energi domestik, dan lain-lain," tandasnya.
TERPOPULER