-
Korea Utara mendukung Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin baru Iran menggantikan mendiang ayahnya.
-
Pyongyang mengecam Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak yang merusak perdamaian dunia.
-
Kim Jong Un terus memperkuat armada lautnya dengan persenjataan nuklir strategis terbaru.
Pejabat terkait menegaskan bahwa perilaku destruktif tersebut seharusnya mendapatkan sanksi moral dari seluruh dunia.
Di sisi lain, hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat sendiri memang masih berada dalam tensi yang tinggi.
Selama bertahun-tahun, Gedung Putih berupaya keras untuk menghentikan ambisi pengembangan senjata nuklir milik rezim Kim Jong Un.
Namun, segala bentuk tekanan diplomatik serta sanksi ekonomi yang dijatuhkan sejauh ini belum membuahkan hasil signifikan.
Pemerintahan Donald Trump baru-baru ini mencoba membuka kembali ruang dialog tingkat tinggi dengan pihak Korea Utara.
Harapan untuk menggelar pertemuan puncak kembali muncul demi meredakan ketegangan nuklir di semenanjung Korea.
Setelah sekian lama tidak memberikan respon, Kim Jong Un akhirnya memberikan sinyal mengenai kemungkinan adanya komunikasi.
Pemimpin tertinggi Korut itu mengisyaratkan bahwa kedua negara bisa menjalin hubungan jika status nuklirnya diakui.
Washington diminta untuk menerima kenyataan bahwa Pyongyang kini merupakan negara dengan kekuatan persenjataan nuklir yang nyata.
Baca Juga: Spanyol Berani Lawan Gertakan Trump: Kami Tidak Takut!
Bersamaan dengan isu diplomasi tersebut, aktivitas militer Korea Utara di dalam negeri justru semakin menunjukkan peningkatan.
Media resmi pemerintah melaporkan adanya pengawasan langsung oleh pemimpin tertinggi terhadap uji coba senjata terbaru.
Uji tembak dilakukan pada rudal jelajah strategis yang diluncurkan dari kapal perusak canggih bernama Choe Hyon.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pengujian serupa yang telah dilakukan pada pekan-pekan sebelumnya.
Pyongyang mengklaim bahwa mereka sedang dalam fase serius untuk memodernisasi angkatan laut dengan hulu ledak nuklir.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa keamanan nasional mereka tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun.
