Prabowo Kantongi Data Intelijen Soal Pengamat, Idrus Marham: Kritik Harus Rasional dan Obyektif

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pernyataan mengejutkan terkait dinamika kritik terhadap pemerintah.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026), Presiden mengaku telah mengantongi data intelijen mengenai pihak-pihak yang diduga mendanai sejumlah pengamat politik untuk menyerang kebijakan pemerintah.

Menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menekankan pentingnya menjaga etika dalam berdemokrasi.

Idrus mengingatkan bahwa meski kritik adalah hak setiap warga dalam demokrasi, cara penyampaiannya tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kejujuran.

“Sekarang ini banyak orang yang berjuang atas nama keadilan tetapi dilakukan secara tidak adil. Berjuang demokrasi tetapi dengan cara yang tidak demokratis. Mengusung nilai tetapi dengan cara yang tidak bernilai,” kata Idrus kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, setiap sikap kritis yang muncul dalam ruang publik seharusnya dilandasi oleh semangat untuk memajukan bangsa dan tetap patuh pada falsafah negara.

“Sikap kritis dalam proses demokratisasi sejatinya dijalankan atas dasar komitmen kebangsaan untuk kemajuan Indonesia, taat asas, dipandu oleh ideologi dan falsafah Pancasila serta aturan perundang-undangan, juga rasional, objektif, logis, dan faktual,” ujarnya.

Mengenai dugaan adanya aliran dana kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan kritik, Idrus menilai hal tersebut memang patut diwaspadai sebagai bentuk kepentingan yang terselubung.

“Kalau ada dana diberikan kepada seseorang tentu tidak mungkin tanpa tujuan. Pasti ada komitmen di balik itu. Ini patut dicurigai ada kepentingan tertentu,” tambahnya.

Kendati begitu, Idrus menyarankan agar pemerintah tetap mengedepankan cara-cara persuasif dan tidak menggunakan tindakan keras dalam menghadapi kritik.

“Pemerintah tidak perlu represif. Yang penting mengajak semua pihak menyadari bahwa Indonesia ini rumah besar kita bersama yang harus kita rawat,” tuturnya.

Ia juga berharap agar penilaian terhadap kinerja pemerintah dilakukan secara adil tanpa dilandasi sentimen pribadi.

“Jangan karena kebencian kepada seseorang lalu membuat kita menjadi tidak adil dalam menilai,” tegas Idrus.

Di sisi lain, Idrus juga menyoroti kinerja tim komunikasi pemerintah. Ia menilai para pembantu presiden, terutama juru bicara, belum optimal dalam membedah program pemerintah ke hadapan publik.

“Secara faktual narasi yang dibangun dalam komunikasi politik para pembantu presiden, lebih khusus juru bicara presiden, untuk menjelaskan secara komprehensif dan terintegrasi program pemerintah belum maksimal,” pungkasnya.

Sebelumnya, menanggapi laporan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Prabowo bicara mengenai penilaiannya terhadap sejumlah pengamat yang tidak suka dengan pemerintah.

"Ya ini pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya, ada pengamat-pengamat yang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi," kata Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Menurut Prabowo sikap yang ditunjukan para pengamat seperti tersebut bukan sikap patriotik. Ia menilai ada faktor penyebab mengapa mereka bersikap demikian.

"Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, atau ada pihak yang hilang rejeki, terutama maling-maling, koruptor-koruptor ya kan, ya merasa rugi dong dengan pemerintah kita. Kita mau tertibkan," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan dirinya paham mengapa ada pihak-pihak yang bersikap demikian. Pemahaman tersebut tidak lain diketahui berdasarkan laporan dan daya intelijen.

"Ya saya juga punya data-data intelijen ya kan. Kalau dulu kan saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya, jadi saya tiap hari dapat laporan intel ya kan. Jadi saya mengertilah, saya sudah tahu siapa yang biayai-biayai," kata Prabowo.