- Pakar UGM desak pemerintah transparan soal wacana WFH satu hari sepekan.
- Subarsono usulkan perampingan program MBG sebagai alternatif efisiensi anggaran negara.
- WFH mingguan dinilai berisiko turunkan produktivitas birokrasi dan kualitas pendidikan nasional.
Suara.com - Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, menyoroti rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari per pekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta. Ia mendesak pemerintah agar transparan mengenai alasan mendasar di balik wacana tersebut.
Subarsono mempertanyakan apakah kebijakan ini berkaitan dengan upaya menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat tekanan geopolitik global. Menurutnya, terdapat kontradiksi antara klaim ketahanan energi nasional dengan instruksi merumahkan pegawai.
Jika stok BBM dalam kondisi stabil, maka kebijakan WFH mingguan dinilai menjadi tidak relevan.
"Pemerintah perlu menjelaskan secara jujur mengapa ada kebijakan WFH satu hari per pekan ini," ujar Subarsono, Rabu (25/3/2026).
Ia berpendapat bahwa efisiensi anggaran seharusnya menyasar program-program besar yang menyerap dana jumbo. Subarsono menilai perampingan durasi program unggulan pemerintah saat ini akan jauh lebih berdampak signifikan dibandingkan sekadar merumahkan pegawai satu hari dalam seminggu.
"Sebagai alternatif efisiensi, misalnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan dana sekitar Rp336 triliun setahun dapat dirampingkan dari lima hari menjadi empat hari. Langkah tersebut akan menghemat anggaran dalam jumlah yang sangat besar," ungkapnya.
Dari sisi teknis, ia menekankan bahwa WFH tidak bisa diterapkan secara merata di seluruh instansi. Sektor-sektor strategis seperti keamanan, pertahanan, dan kesehatan tidak mungkin meninggalkan pos fisik mereka. Secara manajerial, ia juga menyoroti pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan yang ketat.
Tanpa sistem pemantauan berbasis output atau time tracking yang jelas, WFH berisiko menurunkan produktivitas birokrasi karena lingkungan rumah yang tidak selalu kondusif.
"Mekanisme pengawasan atasan harus jelas melalui SOP yang ditetapkan agar kinerja birokrasi dan pelayanan publik tetap optimal," tuturnya.
Dampak pada sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius. Subarsono melihat potensi penurunan kualitas pembelajaran jika durasi sekolah daring ditambah, mengingat keterbatasan interaksi dan kendala infrastruktur digital di lapangan.
"Murid dan mahasiswa akan mendapatkan pembelajaran yang kurang optimal. Demikian juga guru dan dosen yang tidak memiliki ruang cukup untuk mengelaborasi topik dalam perkuliahan daring," tandasnya.
Sebagai informasi, wacana sekolah daring pasca-libur Lebaran sebelumnya telah dibatalkan oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa pembelajaran daring belum menjadi kebutuhan mendesak bagi siswa saat ini.
TERPOPULER
