Iran mengajak negara-negara Timur Tengah membentuk aliansi militer mandiri berbasis Al Quran.
Ketegangan meningkat drastis setelah serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran.
Iran membantah klaim Trump mengenai kemajuan pembicaraan diplomatik yang produktif antara kedua negara.
Suara.com - Pemerintah Iran secara resmi mengajak negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk memprakarsai pembentukan aliansi keamanan baru.
Langkah strategis ini dirancang agar kekuatan militer di wilayah tersebut tidak lagi bergantung pada campur tangan asing.
Iran menekankan bahwa struktur pertahanan kolektif ini harus berdiri tegak tanpa melibatkan Amerika Serikat maupun Israel.
Dasar utama dari pembentukan kerja sama militer lintas negara ini adalah prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al Quran.
Visi besar ini bertujuan menciptakan stabilitas yang murni dikelola oleh bangsa-bangsa di kawasan Teluk itu sendiri.
"Waktunya telah tiba untuk mendirikan sebuah aliansi militer tanpa kehadiran Amerika Serikat dan Israel," kata Ebrahim Zolfaghari.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh juru bicara Markas Besar Khatam Al Anbiya Angkatan Bersenjata Iran baru-baru ini.
Zolfaghari menyampaikan pesan tersebut melalui sebuah rekaman video yang disebarkan khusus untuk dunia Arab dan Islam.
Ia menilai bahwa dinamika politik saat ini menuntut adanya kemandirian total dalam urusan menjaga kedaulatan wilayah.
Ketergantungan pada kekuatan dari luar benua dianggap tidak lagi relevan dengan tantangan keamanan masa kini.
Zolfaghari menyebut agresi AS dan Israel terhadap negaranya mencerminkan sebuah "fase baru", dan Iran kini ada di garis depan membela negara-negara Islam.
Kondisi geopolitik yang memanas memaksa Iran untuk mengambil peran lebih aktif dalam memimpin narasi perlawanan.
Kawasan Timur Tengah saat ini dinilai sedang berada di persimpangan jalan antara kedaulatan atau tunduk pada tekanan.
Iran memposisikan diri sebagai benteng pertahanan bagi kepentingan negara-negara Muslim yang sering menjadi target operasi militer.
Fase baru ini menuntut adanya koordinasi yang lebih erat antar pemimpin negara di wilayah tersebut.
TERPOPULER
