SBY Buka Suara Terkait 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Singgung Investigasi PBB dan Mandat UNIFIL

Suara.com - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon. Ucapan duka cita itu disampaik SBY lewat akun X resmi miliknya @SBYudhoyono pada Minggu (5/4/2026).

Dalam uanggahannya di X, SBY mengaku hatinya tergetar saat memberikan penghormatan terakhir kepada Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon. Ia juga merasakan langsung kesedihan mendalam keluarga para prajurit yang hadir.

“Memang seorang prajurit disumpah untuk siap mengorbankan jiwa dan raganya ketika tugas negara memanggil. Namun, saya bisa merasakan duka yang mendalam dari keluarga mereka,” tulis SBY.

Merespons peristiwa tersebut, SBY menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan investigasi secara serius, jujur, dan adil.

Menurut SBY, PBB—khususnya misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) harus bertanggung jawab menjelaskan penyebab terjadinya insiden beruntun yang menewaskan dan melukai prajurit Indonesia.

“Saya tahu investigasi dalam situasi pertempuran tidak mudah, tetapi tetap harus dilakukan dengan hasil yang bisa diterima dan masuk akal,” katanya.

SBY yang pernah bertugas sebagai Kepala Pengamat Militer PBB di Bosnia pada 1995–1996 juga menegaskan bahwa investigasi pelanggaran di wilayah konflik tetap bisa dilakukan secara profesional.

Ia kemudian menyoroti mandat pasukan penjaga perdamaian PBB. Menurutnya, pasukan seperti Kontingen Garuda XXIII/S di Lebanon bertugas sebagai “peacekeeper”, bukan “peacemaking”, sehingga tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak memiliki mandat tempur.

Namun dalam perkembangan terbaru, SBY menilai situasi di lapangan telah berubah. Pasukan Indonesia yang semula berada di “Blue Line”—zona pemisah antara Israel dan Lebanon—kini berada di wilayah yang sudah menjadi medan pertempuran aktif.

“Yang semula berada di ‘blue line’ kini sudah berada di ‘war zone’, di mana pertempuran antara Israel dan Hizbullah terus berlangsung,” ungkapnya.

Kondisi tersebut dinilai sangat berbahaya bagi pasukan penjaga perdamaian karena berpotensi menjadi korban konflik bersenjata yang tidak sesuai dengan mandat mereka.

Atas dasar itu, SBY meminta PBB di New York segera mengambil langkah tegas, baik dengan menghentikan penugasan UNIFIL sementara maupun memindahkan pasukan dari zona pertempuran.

Ia juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang dan mengeluarkan resolusi yang jelas, serta mengingatkan agar PBB tidak menerapkan standar ganda dalam menangani insiden terhadap personel perdamaian.

SBY turut menegaskan dirinya memiliki tanggung jawab moral atas situasi ini, mengingat saat menjabat presiden ia menjadi penggagas pengiriman pasukan Indonesia ke Lebanon pada 2006 sebagai bagian dari misi perdamaian PBB.

Sejak saat itu, Indonesia telah mengirimkan 19 kontingen ke Lebanon dengan masa tugas rata-rata satu tahun, menjadikannya salah satu misi perdamaian terpanjang yang diikuti Indonesia.