- Peneliti UGM Hempri Suyatna menyatakan kenaikan harga plastik akibat terganggunya jalur perdagangan Selat Hormuz mengancam keberlangsungan UMKM Indonesia.
- Lonjakan biaya produksi memaksa pelaku UMKM menaikkan harga jual, yang berpotensi memicu inflasi serta menurunkan daya beli masyarakat luas.
- Pemerintah didorong segera mengembangkan bahan alternatif seperti bioplastik serta mendorong industri besar melakukan diversifikasi kemasan untuk menekan ketergantungan.
Suara.com - Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Hempri Suyatna, menyebutkan bahwa kenaikan harga plastik saat ini menjadi ancaman nyata bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hal ini menyusul terganggunya jalur perdagangan internasional di Selat Hormuz akibat eskalasi geopolitik. Apalagi sebagian besar bahan baku plastik di Indonesia masih bergantung pada jalur impor.
"Terganggunya Selat Hormuz itu cukup mengganggu juga arus lalu lintas untuk bahan-bahan baku itu," kata Hempri saat dihubungi, Selasa (7/4/2026).
Ketergantungan tinggi UMKM terhadap kemasan plastik membuat posisi mereka sangat rentan. Menurutnya, kenaikan biaya produksi ini memaksa pelaku usaha kecil berada pada pilihan sulit untuk menyesuaikan harga jual.
"Ada potensi untuk ancaman serius bagi UKM ya, dalam hal ini mungkin harus terpaksa menaikkan harga gara-gara plastiknya tinggi," ujarnya.
Apalagi kini, kata dia, peran plastik telah menjadi kebutuhan primer dalam distribusi barang, layaknya bahan bakar minyak. Jika tren kenaikan ini terus berlanjut, dampaknya akan meluas hingga ke sektor makro.
"Ini saya kira memang kalau dibiarkan akan punya dampak jangka panjang baik dalam konteks untuk daya saing UMKM dan juga terkait dengan tadi inflasi," paparnya.
Lebih jauh, Hempri mengkhawatirkan adanya efek domino terhadap daya beli masyarakat. Ketika harga berbagai produk naik namun penghasilan tetap, kesejahteraan ekonomi rakyat secara keseluruhan akan ikut terganggu.
Ia turut mengkritik sikap pemerintah yang dinilai tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan pembatasan plastik maupun pengembangan bahan alternatif. Momentum krisis ini seharusnya menjadi titik balik untuk menguatkan kembali gerakan tanpa plastik secara serius.
"Pemerintah itu kan kadangkala hangat-hangat tahi ayam ya. Dulu ketika kita ingin melakukan residu sampah ada larangan untuk menggunakan sesuatu dari plastik tapi ini kan cenderung mandek ya," ucapnya.
Sebagai solusi, Hempri mendorong pemerintah untuk tidak hanya kembali menggaungkan gerakan-gerakan tanpa plastik. Termasuk mendukung inovasi bahan alternatif seperti bioplastik.
Selain itu, ia menyarankan pelaku industri besar untuk mulai melakukan diversifikasi kemasan. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai dan menekan biaya produksi.
"Perusahaan-perusahaan besar pun juga harus ada inovasi-inovasi untuk bagaimana meminimalkan bahan baku plastik itu," tegasnya.
Jika lonjakan harga ini tidak segera diantisipasi, Hempri khawatir akan muncul gelombang pengangguran baru akibat biaya produksi yang tidak lagi sebanding dengan daya beli pasar.
"Ketika ada biaya produksi yang semakin tinggi tapi sementara daya beli masyarakat itu stagnan atau bahkan melemah itu kan akhirnya dampaknya mungkin akan muncul banyak problem sosial ikutan, pengangguran, PHK dan lain sebagainya," pungkasnya.
TERPOPULER
