- Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mendorong optimalisasi layanan digital selama kebijakan WFH hari Jumat bagi aparatur Pemprov DKI.
- Kebijakan bekerja dari rumah bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi tanpa mengabaikan standar pelayanan prima bagi seluruh warga Jakarta.
- DPRD DKI Jakarta akan mengawal dan mengevaluasi efektivitas layanan publik agar tetap responsif selama masa penerapan kebijakan tersebut.
Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mendorong agar kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat di lingkungan Pemprov DKI dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat layanan digital kepada masyarakat.
“Kami mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan kebijakan ini sebagai momentum memperkuat transformasi digital layanan publik, sehingga masyarakat tetap dapat mengakses layanan dengan mudah kapan pun dibutuhkan,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Politisi PKS ini memandang skema bekerja dari rumah sebagai upaya strategis dalam mengakselerasi efisiensi birokrasi di Jakarta.
Meskipun terdapat fleksibilitas dalam bekerja, ia menekankan esensi pelayanan publik yang prima tidak boleh terdegradasi.
“Prinsip utama birokrasi adalah hadir dan melayani, baik secara langsung maupun melalui sistem digital,” lanjut Khoirudin.
Ia pun meminta seluruh jajaran perangkat daerah untuk tetap sigap dalam mengoperasikan kanal-kanal pengaduan yang ada.
Penerapan standar pelayanan minimal juga menjadi sorotan utama agar warga tetap mendapatkan kepastian dalam setiap urusan administrasi.
“Pengawasan internal perlu diperkuat agar tidak terjadi penurunan kualitas layanan akibat pengaturan kerja yang lebih fleksibel,” kata Khoirudin.
Sang legislator pun mengusulkan adanya peninjauan yang saksama guna mengukur efektivitas kebijakan di lapangan, lewat evaluasi berkala setiap pekan.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat merasa dimudahkan dalam mengakses layanan pemerintah.
“DPRD akan terus mengawal agar tujuan tersebut tetap terjaga dengan baik,” tandas Khoirudin.
TERPOPULER
