Haji Tanpa Antre? Kemenhaj Godok Skema 'War Tiket' Arahan Prabowo, Begini Mekanismenya

Suara.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI kini tengah mewacanakan sebuah perubahan besar dalam sistem keberangkatan ibadah haji di Indonesia.

Langkah revolusioner ini direncanakan melalui skema “war tiket” yang bertujuan agar calon jamaah tidak lagi harus terjebak dalam antrean panjang yang bisa memakan waktu berpuluh-puluh tahun.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa gagasan ini bukan tanpa alasan.

Hal tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya terobosan nyata agar pelaksanaan ibadah haji bagi warga negara Indonesia menjadi lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Sekarang itu Presiden berkeinginan supaya, coba kalian pikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Nah itu yang sedang kami formulasikan,” ujar Dahnil di Kantor Kemenhaj RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Akar Masalah Antrean Panjang Haji di Indonesia

Persoalan antrean haji di Indonesia memang menjadi isu klasik yang terus berulang setiap tahunnya. Menurut Dahnil, kondisi antrean yang sangat panjang ini tidak terlepas dari sistem pengelolaan dana haji yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah pendaftar dari berbagai pelosok negeri.

Sejak kehadiran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), jumlah masyarakat yang mendaftarkan diri untuk berangkat ke tanah suci meningkat secara signifikan.

Hal itu secara langsung berdampak pada penumpukan daftar tunggu yang semakin mengular di hampir seluruh wilayah Indonesia.

“Karena sudah ada keuangan haji, kita terpaksa ngantre. Semakin banyak, semakin lama yang ngantre,” ucap Dahnil menjelaskan korelasi antara kemudahan pendaftaran dengan durasi tunggu yang harus dihadapi jamaah.

Dalam tinjauannya, Dahnil juga membandingkan bagaimana sistem ini berjalan di sejumlah negara lain yang memiliki populasi muslim besar.

Malaysia, sebagai negara tetangga, juga mengalami kendala antrean panjang karena menerapkan sistem Tabungan Haji yang serupa dengan Indonesia.

Namun, kondisi berbeda terlihat di negara lain seperti India, di mana antrean keberangkatan haji tidak sepanjang di Indonesia.

Mengenal Skema 'War Tiket' Haji

Istilah "war tiket" yang biasanya akrab di telinga generasi muda saat berburu tiket konser, kini mulai dikaji untuk diterapkan dalam sistem pelayanan publik haji.

Dahnil menjelaskan bahwa skema ini mengacu pada pembagian kuota haji yang didapatkan dari Pemerintah Arab Saudi, yang kemudian ditawarkan secara langsung kepada calon jamaah.

Dengan sistem ini, pemerintah berencana membuka akses kuota secara terbuka sehingga calon jamaah bisa mendapatkan kepastian keberangkatan tanpa harus melalui daftar tunggu yang bersifat kronologis selama bertahun-tahun.

"Makanya kan tadi malam misalnya Pak Menteri, kita sedang berpikir bagaimana supaya gak ngantri itu kayak model war tiket. Jadi kita dikasih kuota oleh Saudi Arabia 200 ribu, nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa, kemudian nanti gak perlu ngantre," jelas Dahnil mengenai gambaran awal mekanisme tersebut.

Langkah ini diharapkan dapat memangkas birokrasi antrean dan memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki kesiapan finansial dan fisik untuk berangkat lebih awal, tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi seluruh calon jamaah.

Perlindungan Bagi 5,7 Juta Jamaah di Daftar Tunggu

Meskipun wacana ini menawarkan solusi untuk mempercepat keberangkatan, Dahnil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan.

Saat ini, terdapat tantangan besar berupa perlindungan bagi calon jamaah yang sudah masuk dalam daftar tunggu resmi, yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 5,7 juta orang.

Pemerintah harus memastikan bahwa transisi ke sistem baru tidak akan merugikan mereka yang sudah menanti giliran selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, wacana "war tiket" ini masih berada dalam tahap penggodokan yang sangat mendalam di internal kementerian.

“Jadi wacana ini sedang kita godok agar keinginan dan perintah presiden supaya haji tidak ngantri itu bisa kita wujudkan. Nah ini kami akan terus godok,” katanya menekankan komitmen kementerian dalam merealisasikan visi Presiden Prabowo.

Dahnil kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final yang diambil oleh Kemenhaj terkait penerapan skema tersebut.

Berbagai model simulasi dan kajian regulasi masih terus dilakukan agar reformasi sistem haji ini dapat berjalan adil, transparan, dan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat yang telah lama menunggu kepastian keberangkatan.

"Tapi ini bukan keputusan, ini sedang kita godok terus-menerus supaya keinginan presiden haji tidak ngantre itu bisa terwujud," kata Dahnil.