Dinilai Lebih Hemat, Bisakah Energi Surya Gantikan PLTD dan Kurangi Impor BBM?

Suara.com - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) telah bertahun-tahun menjadi sumber energi bagi wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) di Indonesia. Berdasarkan laporan Institute for Essential Services Reform (IESR), penggunaan PLTD di wilayah tersebut didasarkan pada alasan teknis, geografis, dan fleksibilitas infrastruktur. 

Namun, di balik alasan tersebut, PLTD dinilai kurang efektif dan efisien untuk digunakan dalam jangka panjang. Skema ini membuat Indonesia terjebak dalam biaya impor bahan bakar yang mahal, harga minyak yang fluktuatif, serta beban subsidi yang tinggi.

“Ketergantungan pada diesel membuat biaya listrik mahal dan sangat bergantung pada pasar global,” demikian disebut dalam analisis Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

Data menunjukkan, Indonesia mengoperasikan ribuan PLTD dengan kapasitas sekitar 5,8 GW. Untuk menghasilkan listrik tersebut, dibutuhkan sekitar 2,7 miliar liter bahan bakar diesel per tahun atau setara 17 juta barel impor. Nilainya mencapai lebih dari 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp33 triliun setiap tahun.

Biaya produksi listrik dari PLTD juga terus meningkat. Jika pada 2020 masih sekitar Rp4.746 per kWh, pada 2023 melonjak menjadi Rp8.748 per kWh. Kondisi ini diperparah oleh gejolak geopolitik global yang membuat pasokan dan harga energi semakin tidak pasti.

Sebagai solusi, pemerintah mendorong pemanfaatan energi surya yang dikombinasikan dengan BESS. Teknologi ini dinilai lebih murah dan stabil. Berdasarkan perhitungan, biaya listrik dari sistem ini berada di kisaran 0,08 hingga 0,20 dolar AS per kWh, jauh lebih rendah dibandingkan diesel yang bisa mencapai 0,29 hingga 0,65 dolar AS per kWh.

“Solar plus BESS menawarkan alternatif listrik berbiaya rendah sekaligus lebih andal untuk wilayah kepulauan,” tulis IEEFA.

Dengan peralihan ini, Indonesia berpotensi menghemat hingga 2 miliar dolar AS dari pengurangan impor bahan bakar dan sekitar 1,5 hingga 2 miliar dolar AS dari pengurangan subsidi setiap tahun. Selain itu, energi surya juga dinilai lebih aman karena tidak bergantung pada distribusi bahan bakar yang selama ini menjadi kendala di wilayah 3T.

Meski secara ekonomi menguntungkan, implementasi program ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari ketidakpastian regulasi, kesulitan pendanaan, hingga masalah pembebasan lahan.

“Tanpa kepastian tarif dan regulasi yang jelas, investasi swasta sulit masuk,” demikian disebut dalam laporan tersebut.

Untuk itu, pemerintah didorong mempercepat penyusunan kebijakan yang lebih pasti, membuka skema pembiayaan inovatif, serta memperbaiki tata kelola lahan agar proyek dapat berjalan lebih cepat.

Jika berjalan sesuai rencana, proyek 100 GW ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. Industri panel surya dan baterai dalam negeri diproyeksikan tumbuh, sekaligus menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor.

Dengan potensi sinar matahari yang melimpah, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk beralih ke energi bersih. Transformasi ini diharapkan tidak hanya menekan biaya listrik, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor energi dan memperkuat ekonomi jangka panjang.

Oleh karena itu, pemerintah kini tengah  gencar melakukan de-dieselisasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Langkah ini dinilai memberikan berbagai manfaat, mulai dari, efisiensi anggaran negara hingga memberikan dampak positif bagi lingkungan.

Efisiensi Anggaran dan Pengalihan Subsidi Energi