Menhaj Irfan Buka-bukaan Soal War Tiket Haji: Saya yang Tanggung Jawab

Suara.com - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Irfan Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Irfan, memberikan klarifikasi terkait polemik "war ticket" haji yang sempat ramai di tengah masyarakat.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026), Gus Irfan mengaku sebagai orang pertama yang melontarkan istilah tersebut.

Ia menjelaskan, bahwa war ticket sebenarnya merupakan wacana yang sedang digodok di internal kementeriannya.

"Kemudian, yang ketiga ini yang sempat rame ini, saya akui war tiket, war tiket ini memang wacana yang sedang kita bahas di kementerian haji dan kalau kita ditanya siapa yang bertanggung jawab, sayalah orang yang pertama melontarkan istilah war tiket ini," ujar Gus Irfan di hadapan anggota dewan

Namun, ia menyatakan kesiapannya untuk menutup pembahasan tersebut jika dinilai terlalu dini, agar pemerintah bisa fokus pada penyelenggaraan haji tahun 1447 H/2026 M yang sudah di depan mata.

"Dan kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur ya akan kita tutup dulu sampai hari ini, sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata," katanya.

Sebelumnya, dalam rapat ini soal polemik wacana war tiket haji sempat jadi sorotan Anggota Komisi VIII DPR. Salah satunya datang dariAnggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq.

Ia menyarankan agar wacana tersebut dikesampingkan terlebih dahulu. Maman menilai, fokus utama saat ini seharusnya adalah memastikan sistem penyelenggaraan haji tahun berjalan berjalan sukses dan sistematis.

"Yang terakhir, wacana tentang war ticket itu menurut saya perlu agak dihentikan dulu di saat kita harus mengurus soal apa, sistem yang terbaik. Ini adalah perjalanan haji yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji," kata Maman.

Meski menyarankan penundaan pembahasan, Maman melihat ada sisi menarik dari substansi war ticket.

Menurutnya, gagasan tersebut bisa menjadi terobosan untuk memberikan harapan bagi jemaah yang memiliki masa tunggu (antrean) sangat panjang, terutama lansia dan kelompok risiko tinggi (risti).

"Nah, saya rasa menariknya itu isunya bukan war ticket-nya, tetapi isunya adalah bagaimana kita bisa mempercepat antrean bagi yang lansia, mempercepat antrean bagi yang risti (risiko tinggi), mempercepat antrean bagi orang-orang yang tidak memungkinkan waktu begitu panjang," jelas Maman.

Politisi PKB ini menambahkan bahwa war ticket bisa menjadi solusi bagi mereka yang khawatir tidak memiliki usia yang cukup untuk menunggu antrean reguler yang bisa mencapai puluhan tahun. Ia menyamakan konsep ini dengan pola undian (qur'ah) yang pernah dilakukan sebelumnya.

"Saya rasa war ticket menjadi sangat menarik bagi kelompok-kelompok yang ingin lebih dipercepat oleh kita. Ini salah satu terobosan. Jadi jujur aja Gus Menteri, beberapa orang merasa setuju. ‘Wah kalau begitu saya bisa berangkat tahun depan ya kalau kami bisa nyiapin dana se-anu’. Saya bilang, ‘Iya, tujuan substansinya itu’. Kita tidak menginginkan ada orang yang sekitar 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, atau hari ini 16 tahun lagi, mereka bertanya ‘Saya masih punya umur atau enggak?’," pungkas Maman.

Maman menegaskan bahwa pada akhirnya keberangkatan haji adalah persoalan nasib, namun pemerintah tetap perlu mengupayakan sistem yang bisa memberikan kepastian bagi masyarakat.

"Nah, war ticket ini menjadi harapan bagi kita seperti pola qur’ah atau undian yang pernah kita lakukan. Karena haji itu kan betul-betul tergantung nasib, di samping nisab dan nasab. Nasib itu kita bisa berangkat atau tidak," tutupnya.