Minyak Dunia Tembus USD 110, Subsidi RI Terancam Bengkak Rp79 Triliun

Suara.com - Ancaman krisis energi yang dihadapi Indonesia saat ini semakin nyata dan sebagian besar dipicu oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali nasional. Dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah telah menciptakan efek domino yang menekan sistem energi nasional secara signifikan.

Kondisi ini memaksa pemerintah dan perusahaan pelat merah di sektor energi untuk memperkuat barisan guna menjaga stabilitas pasokan serta harga di tingkat domestik.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Muhammad Kholid Syeirazi, memberikan peringatan serius mengenai situasi ini. Konflik di Timur Tengah, meskipun dilaporkan mulai mereda, telah meninggalkan jejak kenaikan harga minyak dunia yang sangat tajam.

Saat ini, harga minyak mentah telah menyentuh angka sekitar USD 110 per barel, yang berarti terjadi lonjakan sekitar 60 persen jika dibandingkan dengan posisi pada awal tahun.

“Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap ketahanan energi kita tidak sepenuhnya berasal dari dalam negeri, melainkan dipengaruhi kuat oleh faktor global yang sulit dikendalikan, seperti konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok,” kata Kholid saat berbicara dalam Forum Diskusi “Menjaga Ketahanan Energi di Tengah Gejolak Harga Minyak Global” yang diadakan Energy & Mining Editor Society (E2S) di Jakarta belum lama ini.

Ketergantungan Indonesia terhadap jalur logistik internasional juga menjadi titik lemah yang krusial. Gangguan yang terjadi di Selat Hormuz menjadi perhatian utama karena jalur tersebut merupakan urat nadi bagi sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.

Indonesia sangat bergantung pada jalur ini, di mana hampir sepertiga impor LPG dan sekitar seperlima impor minyak mentah nasional harus melewati kawasan yang rawan konflik tersebut.

Pemerintah kini tengah mengupayakan langkah mitigasi dengan mendorong diversifikasi negara asal impor energi. Strategi ini dilakukan dengan memperluas jangkauan pasokan dari negara-negara yang berada di luar zona konflik Timur Tengah.

Upaya ini dianggap vital untuk meminimalisir risiko terhentinya distribusi energi nasional akibat ketegangan politik internasional yang tidak menentu.

“Tentunya kita mendorong payung hukum untuk itu, supaya ketika Pertamina membeli minyak mentah dari Australia misalnya, itu tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Melihat kondisi di dalam negeri, Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang cukup berat terkait produksi dan konsumsi.

Berdasarkan data tahun 2025, produksi minyak nasional tercatat berada di angka 220,9 juta barel.

Namun, angka produksi tersebut belum mencukupi kebutuhan nasional sehingga pemerintah harus melakukan impor sebanyak 117,8 juta barel.

Kondisi lebih mengkhawatirkan terlihat pada sektor gas, di mana ketergantungan terhadap impor LPG mencapai angka yang sangat tinggi, yakni 7,47 juta ton.

Gejolak harga minyak dunia ini secara langsung membebani postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Muhammad Kholid Syeirazi memaparkan hitungan matematis terkait dampak kenaikan harga tersebut terhadap keuangan negara.