Marak Pejabat Korupsi Gegara Biaya Politik Mahal, KPK Usul Reformasi Pembiayaan Kampanye

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kerentanan sistemik yang berpotensi membuka ruang korupsi dalam tata kelola penyelenggaraan pemilu.

Hal itu tertuang dalam 20 kajian strategis, policy brief, dan corruption risk assessment (CRA) pada berbagai sektor prioritas nasional sepanjang 2025 yang disusun KPK.

Adapun kajian strategis tersebut merupakan aktualisasi dari fungsi monitoring dan pencegahan KPK untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada lembaga atau instansi terkait.

KPK menjelaskan bahwa pada periode 2022–2024, biaya penyelenggaraan pemilu mencapai lebih dari Rp71 triliun, dan pilkada serentak 2024 diperkirakan mencapai Rp42,5 triliun. Sementara itu, peserta pemilu juga menanggung biaya kampanye yang sangat tinggi.

Kombinasi mahalnya biaya penyelenggaraan dan biaya politik peserta dinilai menimbulkan implikasi serius terhadap integritas demokrasi, karena mendorong praktik politik transaksional sejak proses kandidasi hingga perilaku koruptif setelah kandidat terpilih, melalui penyalahgunaan APBN/APBD, jual beli jabatan, dan praktik rente proyek pemerintah.

Adapun temuan KPK dalam kajiannya adalah biaya penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang sangat besar, disertai biaya kampanye peserta yang tinggi, sehingga mendorong politik transaksional dan perilaku koruptif setelah terpilih.

“Integritas penyelenggara pemilu masih lemah, ditandai pelanggaran kode etik yang menurunkan kepercayaan publik dan membuka ruang manipulasi suara,” demikian dikutip dari lampiran Laporan Tahunan KPK 2025 pada Jumat (17/4/2026).

KPK menilai proses kandidasi partai politik bersifat transaksional, dengan penentuan pencalonan dan nomor urut lebih dipengaruhi kepentingan elite dan kemampuan finansial.

Biaya pemenangan pemilu yang besar dianggap mendorong siklus korupsi elektoral, menjadikan jabatan publik sebagai investasi yang harus dikembalikan.

KPK juga menemukan adanya indikasi penyuapan terhadap penyelenggara pemilu dalam penghitungan, rekapitulasi suara, dan penyelesaian sengketa.

Di sisi lain, penegakan hukum pelanggaran pemilu juga dinilai belum optimal akibat kelemahan norma, keterbatasan subjek hukum, sanksi yang lemah, dan dualisme regulasi pemilu–pilkada.

Untuk itu, KPK merekomendasikan agar integritas penyelenggara pemilu diperkuat, termasuk perbaikan mekanisme seleksi, transparansi proses, optimalisasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), dan pelibatan publik dalam penelusuran rekam jejak.

Menurut lembaga antirasuah, partai politik perlu menata ulang proses kandidasi dengan persyaratan minimal keanggotaan partai serta penghapusan ketentuan yang membuka ruang intervensi elite terhadap calon terpilih.

“Mereformasi pembiayaan kampanye, melalui fasilitasi negara, pengaturan metode dan jenis kampanye, serta pembatasan penggunaan uang tunai,” ujar KPK dalam laporannya.

Lebih lanjut, KPK mendorong pemungutan dan rekapitulasi suara secara elektronik secara bertahap pada pilkada dan pemilu berikutnya.

Terakhir, KPK menegaskan perlunya memperkuat penegakan hukum pemilu dengan memperjelas norma, memperluas subjek hukum menjadi setiap orang sebagai pemberi dan penerima, serta menyelaraskan regulasi pemilu legislatif dan pilkada.