Kasus Andrie Yunus Dinilai Bergantung pada Political Will Prabowo

Suara.com - Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) Universitas Islam Indonesia (UII), Masduki, menyatakan bahwa penyelesaian kasus penyiraman air terhadap aktivis Andrie Yunus kini bergantung pada kemauan politik Presiden Prabowo Subianto.

Apalagi sejak awal, masyarakat sipil telah menawarkan berbagai solusi. Namun, langkah konkret dari pemerintah dan institusi TNI masih dinantikan oleh publik.

"Jadi kalau ada pertanyaan solusinya bagaimana? Ya solusinya udah ada, tapi apakah political will dari Prabowo ini akan diwujudkan atau tidak," kata Masduki saat dikonfirmasi, Jumat (17/4/2026).

Masduki mengungkapkan bahwa masyarakat sipil semula mengusulkan pembentukan tim pencari fakta independen untuk mengawal kasus ini, tidak hanya terhadap pelaku di lapangan, tetapi juga hingga ke tingkat aktor intelektual.

Hal ini dinilai penting untuk mengungkap keterlibatan elite TNI yang diduga menjadi dalang di balik serangan tersebut. Sayangnya, usulan itu tidak direalisasikan.

"Memang harusnya dibentuk tim independen, tim pencari fakta yang melibatkan berbagai pihak oleh Prabowo. Namun tampaknya ini tidak dilakukan, sudah lewat waktunya," ujarnya.

Motif Pribadi Tak Sesuai Fakta

Kritik tajam turut diarahkan pada pernyataan oditur militer yang menyebut motif pelaku bersifat pribadi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Ini kan sebetulnya pernyataan cenderung prematur atau justru pernyataan ini cenderung tidak sesuai dengan fakta-fakta yang muncul sebelumnya," ujar Masduki.

Masduki menilai kesimpulan tersebut terlalu dini dan mengabaikan fakta bahwa serangan terjadi secara terorganisasi dan sistemik, bahkan di lokasi yang bersinggungan dengan Badan Intelijen Strategis (BAIS).

"Ini satu kerja organized ya kan, satu kejahatan sistemik kan karena apa? Bahkan melibatkan Kantor Badan Intelijen Strategis lokasinya, juga ini melibatkan TNI secara berjenjang, juga melibatkan pasti para pelaku yang tidak hanya satu. Jadi ini artinya bukan motif personal, tapi ini cenderung motif institusional," tegasnya.

Ditambahkan Masduki, serangan terhadap Andrie Yunus diduga kuat berkaitan dengan sikap kritis sang aktivis terhadap upaya reformasi dan revisi Undang-Undang TNI.

Oleh sebab itu, menurutnya, tidak masuk akal jika proses hukum hanya berhenti pada pelaku lapangan dengan dalih kriminal biasa.

"Katakanlah itu pelakunya anggota TNI dan juga merasa dendam marah, ya kan. Tapi yang ditarget oleh Andrie Yunus sebetulnya institusi. Jadi kuat dugaan sebetulnya institusi TNI itu tidak happy dengan perilaku Andrie Yunus sehingga muncul kejadian ini," paparnya.

Usulkan Hakim Ad Hoc

Sebagai langkah perbaikan, Guru Besar UII ini mengusulkan adanya kesetaraan dalam proses peradilan dengan melibatkan unsur sipil atau hakim ad hoc yang menguasai masalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal tersebut diperlukan agar persidangan tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberikan rasa keadilan.

"Berharap bahwa dalam proses peradilan resmi nantinya itu minimal ada hakim ad hoc-nya, atau hakim yang diimpor dari peradilan sipil, misalnya hakim yang menguasai masalah human rights ya," ujarnya.

"Apa maknanya? Biar bahwa ini harus dilihat tidak semata-mata kasus kriminal biasa," imbuhnya.

Terakhir, Masduki memperingatkan bahwa penuntasan kasus ini merupakan ujian bagi citra TNI dan kelangsungan demokrasi di Indonesia.

Ia berharap Presiden Prabowo mengambil langkah tegas sebelum momentum keadilan bagi Andrie Yunus benar-benar hilang.

"Masih ada waktu untuk misalnya melibatkan hakim ad hoc. Masih ada waktu juga bahkan untuk mungkin melibatkan unsur-unsur sipil dalam pembentukan tim penyelidikan. Tapi semua kembali kepada dua pihak, pertama TNI, yang kedua Presiden Prabowo," pungkasnya.