REGIONAL:
- TB Hasanuddin mengkritik minimnya kehadiran Menhan dan Menlu dalam rapat kerja DPR untuk membahas kebijakan strategis nasional.
- Pemerintah didesak menjaga kedaulatan serta mengambil posisi netral yang menguntungkan Indonesia di tengah berbagai konflik geopolitik global.
- DPR menuntut transparansi pemerintah mengenai pemberian akses ruang udara kepada militer Amerika Serikat demi menjaga kedaulatan negara.
Di akhir pernyataannya, purnawirawan TNI ini menyoroti isu kedaulatan terkait kabar permintaan akses bebas ruang udara Indonesia oleh militer Amerika Serikat. Ia menyayangkan minimnya transparansi pemerintah kepada DPR mengenai isu-isu krusial tersebut.
“Masalahnya, sampai sekarang pemerintah belum menjelaskan secara transparan kepada DPR; kami hanya dapat informasi dari seminar atau media sosial yang bahkan bisa jadi itu hoaks,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa segala bentuk perjanjian internasional yang berkaitan dengan kedaulatan negara wajib melalui persetujuan DPR RI.
“Karena ini menyangkut kedaulatan, maka ini hak kita untuk bicara,” pungkasnya.
TERPOPULER
