JPU Tolak 3 Bos Google Jadi Saksi Nadiem, Ini Alasannya

Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak tiga petinggi Google menjadi saksi meringankan bagi mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Ketiganya ialah Presiden Asia Pasifik Scott Beaumont, mantan Wakil Presiden Google Caesar Sengupta, dan Kepala Divisi Pelatihan Developer William Florence.

Mereka diajukan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook periode 2019–2022 yang menjadikan Nadiem sebagai terdakwa.

Penasihat hukum Nadiem menjelaskan bahwa ketiga petinggi Google tersebut berada di Singapura sehingga akan dihadirkan secara daring. Mereka disebut memberikan keterangan dari kantor Google di Singapura.

“Pada prinsipnya kami menolak untuk keterangan saksi ini sebelum ada pernyataan resmi dari Singapura maupun dari kejaksaan, atase kita di Singapura seperti itu, Yang Mulia,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).

Alasannya, Kejaksaan Agung belum menerima informasi secara fisik perihal tiga warga negara Singapura yang akan menjadi saksi meringankan terdakwa. Jaksa juga mempersoalkan penyampaian keterangan secara daring dari kantor Google berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

“Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 yang pertama adalah memang diperbolehkan keterangan saksi itu diberikan dalam keadaan melalui alat komunikasi audio visual maupun dalam undang-undang tersebut perlu diatur dalam peraturan pemerintah,” tutur jaksa.

“Namun di dalam Perma Nomor 4 2020 itu diatur terkait dengan Pasal 11 ayat 3 huruf d menyebutkan bisa di tempat lain. Namun di dalam penetapan tersebut tidak disebutkan tempat lain tersebut, Yang Mulia,” tambah dia.

Lebih lanjut, jaksa kemudian mempersoalkan pengambilan sumpah para saksi sebelum menyampaikan keterangan. Selain itu, jaksa mengatakan bahwa Atase Singapura menegaskan proses persidangan seperti ini harus diawasi oleh otoritas Singapura agar tidak ada masalah di antara kedua negara.

Kemudian, jaksa juga mempermasalahkan hubungan para petinggi Google ini dengan Nadiem. Sebab, jaksa menilai mereka memiliki hubungan pekerjaan. Untuk itu, jaksa meminta majelis hakim untuk kembali mempertimbangkan menghadirkan tiga petinggi Google sebagai saksi di persidangan.

“Di fakta terungkap di persidangan saksi tiga ini ada keterikatan dengan hubungan pekerjaan dengan dakwaan kami terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim,” tegas jaksa.

Sebelumnya, jaksa mengungkapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim diduga menerima Rp 809 miliar dari kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook periode 2019–2022.

"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp 809.596.125.000," kata Jaksa Roy Riady di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Jaksa menjelaskan hasil perhitungan kerugian negara Rp 2,1 triliun ini berasal dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp 1,5 triliun (Rp 1.567.888.662.716,74) dan pengadaan CDM yang tidak diperlukan serta tidak bermanfaat sebesar Rp 621 miliar (Rp 621.387.678.730,00).

Selain itu, jaksa mengungkapkan bahwa pengadaan Chromebook dan CDM ini telah memperkaya sejumlah orang lain dan korporasi.

Menurut jaksa, pengadaan Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020–2022 tidak sesuai perencanaan, prinsip pengadaan, tanpa melalui evaluasi harga dan survei sehingga laptop tersebut tidak bisa digunakan untuk proses belajar mengajar di daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan).

Adapun daftar pihak yang menerima uang dari pengadaan tersebut berdasarkan dakwaan jaksa adalah sebagai berikut:

1. Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp 809.596.125.000
2. Mulyatsyah sebesar SGD120.000 dan USD150.000
3. Harnowo Susanto sebesar Rp 300.000.000
4. Dhany Hamiddan Khoir sebesar Rp 200.000.000 dan USD30.000
5. Purwadi Sutanto sebesar USD7.000
6. Suhartono Arham sebesar USD7.000
7. Wahyu Haryadi sebesar Rp 35.000.000
8. Nia Nurhasanah sebesar Rp 500.000.000
9. Hamid Muhammad sebesar Rp 75.000.000
10. Jumeri sebesar Rp 100.000.000
11. Susanto sebesar Rp 50.000.000
12. Muhammad Hasbi sebesar Rp 250.000.000
13. Mariana Susy sebesar Rp 5.150.000.000
14. PT Supertone (SPC) sebesar Rp 44.963.438.116,26
15. PT Asus Technology Indonesia (ASUS) sebesar Rp 819.258.280,74
16. PT Tera Data Indonesia (AXIOO) sebesar Rp 177.414.888.525,48
17. PT Lenovo Indonesia (Lenovo) sebesar Rp 19.181.940.089,11
18. PT Zyrexindo Mandiri Buana (Zyrex) sebesar Rp 41.178.450.414,25
19. PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) sebesar Rp 2.268.183.071,41
20. PT Gyra Inti Jaya (Libera) sebesar Rp 101.514.645.205,73
21. PT Evercoss Technology Indonesia (Evercoss) sebesar Rp 341.060.432,39
22. PT Dell Indonesia (Dell) sebesar Rp 112.684.732.796,22
23. PT Bangga Teknologi Indonesia (Advan) sebesar Rp 48.820.300.057,38
24. PT Acer Indonesia (Acer) sebesar Rp 425.243.400.481,05
25. PT Bhinneka Mentari Dimensi sebesar Rp 281.676.739.975,27

Diketahui, Nadiem menjalani sidang kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook periode 2019–2022 yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 1,5 triliun.

Selain Nadiem Makarim, tiga nama lain yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini, yaitu Ibrahim Arief selaku Konsultan Teknologi di Kemendikbudristek; Mulyatsyah selaku Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah periode 2020–2021; serta Sri Wahyuningsih yang merupakan Direktur Sekolah Dasar pada direktorat yang sama sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk tahun anggaran 2020–2021.

Keempat terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. Dakwaan pertama ialah Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mereka juga diduga melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.