Orang Dekat Donald Trump Pastikan Selat Hormuz Tidak Bakal Dibuka Sampai Ini Terjadi

Suara.com - Akses pelayaran komersial di Selat Hormuz dipastikan belum akan normal sebelum Amerika Serikat dan Iran menyepakati penghentian permusuhan secara permanen.

Menteri Energi Amerika Serikat, Chris Wright, menegaskan bahwa pembukaan jalur air strategis tersebut bergantung sepenuhnya pada hasil meja perundingan kedua negara.

Dikutip dari The Hill, langkah diplomatik ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi ancaman militer yang mengganggu arus logistik energi di kawasan Teluk yang sangat sensitif.

Wright memberikan sinyal bahwa stabilitas keamanan di jalur distribusi minyak dunia tersebut memerlukan komitmen serius dari pihak Teheran untuk melucuti kekuatan militernya.

Kebijakan ini menjadi tekanan baru bagi pasar global yang sangat bergantung pada kelancaran lalu lintas kapal melalui selat yang memisahkan Teluk Oman dan Teluk Persia.

Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright menyampaikan pandangannya mengenai kapan waktu yang tepat bagi kapal-kapal untuk melintasi titik penyempitan yang kritis tersebut secara aman.

“Setelah sebuah kesepakatan tercapai,” ujar Wright kepada pembawa acara Jake Tapper dalam program “State of the Union” di CNN.

Keyakinan pemerintah Amerika Serikat muncul karena kesiapan armada laut serta kesepakatan yang diharapkan tidak memakan waktu lama untuk difinalisasi secara hukum.

“Itu tidak akan terjadi di masa depan yang terlalu jauh,” tambah Menteri Energi tersebut memberikan harapan pada percepatan solusi konflik.

Wright menyatakan bahwa semua pihak saat ini dalam posisi siaga, termasuk kesiapan kapal-kapal yang sudah menunggu lampu hijau untuk segera berlayar kembali.

Opsi Militer dan Diplomasi

Amerika Serikat telah menunjukkan kekuatan fisiknya dengan mengirimkan armada tempur untuk memastikan kepentingan mereka di kawasan perairan internasional tetap terjaga.

“Orang-orang siap berangkat, kapal-kapal ada di sana. Amerika Serikat mengerahkan dua kapal perang melalui selat itu,” ungkap Chris Wright dalam wawancara tersebut.

Washington menekankan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memaksa jalur tersebut terbuka, namun tetap mengedepankan jalur diplomasi sebagai solusi paling ideal bagi semua.

“Kita bisa membukanya dengan satu atau lain cara, tetapi cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mengakhiri konflik dan Iran yang tidak lagi bertaring serta dilucuti senjatanya,” tegas Wright.

Pernyataan ini menggarisbawahi keinginan Amerika Serikat untuk melihat Iran kehilangan kemampuan militer yang ofensif sebelum normalisasi hubungan internasional terjadi di perairan itu.

Tapper kemudian mengejar kepastian waktu mengenai apakah solusi permanen ini dapat direalisasikan dalam kurun waktu empat belas hari ke depan kepada sang Menteri.

“Itu mungkin kerangka waktu yang wajar, itu tidak terlalu jauh,” jawab Wright menanggapi pertanyaan mengenai target dua minggu untuk penyelesaian masalah.

Di sisi lain, ketegangan justru meningkat setelah Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengumumkan pemberlakuan kembali pengawasan ketat terhadap Selat Hormuz.

Langkah Iran ini cukup mengejutkan mengingat pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sebelumnya yang menjamin jalur tetap terbuka selama masa gencatan senjata.

Gencatan senjata yang dijembatani oleh Pakistan tersebut sebenarnya baru dijadwalkan berakhir pada hari Rabu mendatang, namun situasi di lapangan berubah dengan cepat.

Tuduhan Pelanggaran Gencatan Senjata

Pihak IRGC berkilah bahwa tindakan mereka merupakan respons langsung atas blokade angkatan laut yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz belakangan ini.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, melalui platform media sosial X menyuarakan protes keras terhadap tindakan blokade yang dilakukan pihak Barat.

Baqaei menuliskan bahwa blokade AS terhadap selat tersebut “bukan hanya pelanggaran terhadap gencatan senjata yang dimediasi Pakistan, tetapi juga melanggar hukum dan bersifat kriminal.”

Klaim Iran ini berseberangan dengan pernyataan Presiden Donald Trump yang justru menuduh pihak Teheran sebagai aktor yang pertama kali mencederai kesepakatan damai sementara.

Trump merujuk pada konfirmasi IRGC yang melakukan serangan terhadap dua kapal kargo asing yang sedang mencoba melintasi wilayah perairan tersebut di hari Minggu.

Dalam pernyataan resminya di Truth Social, Presiden Trump menyebutkan bahwa dua kapal yang menjadi sasaran tembak Iran adalah kapal milik Prancis dan kapal barang Inggris.

Serangan ini memperkeruh suasana diplomasi yang sedang dibangun dan meningkatkan risiko asuransi bagi setiap kapal komersial yang berani melintasi jalur tersebut sekarang.

Ketika ditanya mengenai keamanan bagi kapal-kapal komersial untuk melakukan transit di celah perairan yang sempit itu, Wright memberikan jawaban yang sangat lugas.

“Itu benar,” jawab Menteri Energi Chris Wright saat mengonfirmasi bahwa saat ini kondisi Selat Hormuz masih sangat berbahaya untuk dilalui kapal mana pun.

Tanpa adanya jaminan keamanan dari kedua belah pihak, rantai pasokan global diperkirakan akan terus mengalami gangguan teknis dan kenaikan biaya operasional yang signifikan.

Krisis di Selat Hormuz berawal dari kegagalan kesepakatan jangka panjang antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu eskalasi militer di wilayah Teluk.

Jalur ini merupakan arteri utama bagi sepertiga minyak mentah dunia yang diangkut melalui jalur laut setiap harinya. Gencatan senjata dua minggu yang dimediasi Pakistan awalnya diharapkan menjadi nafas bagi diplomasi, namun aksi saling klaim pelanggaran justru memperburuk keadaan.

Blokade laut Amerika Serikat dan respons militer Iran terhadap kapal asing kini menjadikan wilayah tersebut sebagai zona bahaya tinggi bagi perdagangan internasional.