AS Dinilai Tak Realistis Soal Nuklir, Perdamaian dengan Iran Sulit Terwujud

Suara.com - Upaya perdamaian jangka panjang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran terancam belum akan terwujud dalam waktu dekat. Hal ini akibat tuntutan yang dianggap tidak realistis dadi AS terkait program nuklir Teheran.

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhadi Sugiono, menyatakan bahwa fokus AS selama ini ada pada kebijakan zero enrichment atau pengayaan uranium nol persen. Namun bagi Iran itu adalah jalan buntu bagi diplomasi.

"Semua perundingan perdamaian dimaksudkan oleh Amerika untuk mencapai tujuan yang oleh Amerika, (bahkan) sebelumnya dilakukan dengan militer, itu meminta Iran untuk berhenti mengayakan uranium dan menyerahkan uranium yang sudah diperkayanya ke Amerika. Itu hal yang bagi Iran tidak mungkin dilakukan," ungkap Muhadi, saat dihubungi Suara.com, Selasa (21/4/2026).

Persoalan nuklir ini menjadi inti dari konflik panjang kedua negara. Iran bersikeras bahwa sebagai anggota Non-Proliferation Treaty (NPT) atau Non-Proliferasi Nuklir, mereka memiliki hak sah untuk mengembangkan teknologi nuklir.

Tujuannya untuk kepentingan damai, seperti pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Jika Iran tidak boleh sama sekali melakukan pengayaan maka sama dengan penghentian total teknologi nuklir yang ada.

"Kita butuh melakukan pengayaan supaya uranium itu bisa dipakai gitu lho karena uranium itu tidak ada di alam. Jadi material itu harus dikayakan dulu baru kemudian bisa digunakan," ujarnya.

Persoalan teknis yang kemudian muncul, kata Muhadi, yakni ketika kadar pengayaan untuk pembangkit tenaga listrik itu mencapai 60 persen. Pasalnya dengan tambahan sedikit saja, kadar pengayaan itu bisa digunakan untuk senjata nuklir.

Menurutnya AS perlu secara jelas menekankan apa yang diinginkan terhadap Iran.

Ia menyebut Teheran masih bisa mempertimbangkan jika Washington menginginkan zero nuclear weapons. Namun jika zero enrichment yang dikehendaki AS, maka upaya perdamaian akan menemui jalan buntu.

"Kalau yang diinginkan itu zero enrichment lupakan itu perdamaian, Iran tidak akan mau," tegasnya.

Tuntutan AS agar Iran tidak melakukan pengayaan selama 20 tahun dianggap Muhadi sebagai upaya untuk menghambat kemajuan teknologi Iran. Padahal, Iran sempat memberikan penawaran kompromi dengan membatasi pengayaan selama tiga tahun, namun ditolak oleh pihak Washington.

Kondisi ini diperparah dengan sikap AS yang sebelumnya mundur dari kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), sebuah mekanisme multilateral yang sebenarnya berfungsi mengawasi aktivitas nuklir Iran.

"Ketika Iran kemudian tidak boleh melakukan pengayaan sama sekali berarti itu membunuh Iran," imbuhnya.

Lebih lanjut, Muhadi menyoroti adanya standar ganda yang dipraktikkan oleh AS dalam isu nuklir. Saat AS dinilai sangat keras menekan Iran, namun di sisi lain cenderung menutup mata terhadap kepemilikan senjata nuklir oleh Israel yang bahkan tidak tergabung dalam NPT.

Tekanan yang terus-menerus ini justru dikhawatirkan akan mendorong Iran untuk menjadikan nuklir sebagai instrumen pertahanan wajib, bukan lagi pilihan.

"Kalau situasinya seperti ini bagi Iran nuklir bukan lagi sebuah pilihan itu adalah kewajiban keharusan... Nah kalau dia sudah berpikir begitu lebih rumit lagi," ucapnya.

Gencatan senjata, tambah Muhadi, memang masih berpotensi untuk diperpanjang. Namun untuk menghasilkan perdamaian jangka panjang itu hal yang berbeda.

"Gencatan senjata mungkin akan diperpanjang karena itu memenuhi kepentingan kedua belah pihak tetapi seberapa jauh gencatan senjata meskipun diperpanjang itu akan menghasilkan perdamaian itu yang masih tanda tanya besar," pungkasnya.