- Kementerian Luar Negeri China mengecam tindakan Amerika Serikat menyita kapal kargo Iran di Selat Hormuz pada April 2026.
- Penyitaan kapal memicu kekhawatiran global karena berpotensi memperburuk ketegangan serta mengganggu stabilitas jalur pelayaran minyak internasional yang vital.
- Upaya diplomasi saat ini mengalami hambatan karena Iran menolak ultimatum Amerika Serikat di tengah ketidakpastian masa depan gencatan senjata.
Suara.com - Kementerian Luar Negeri China mengecam tindakan Amerika Serikat yang menyita kapal kargo Iran di sekitar Selat Hormuz. Langkah tersebut dinilai berpotensi memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah.
"Situasi di Selat Hormuz saat ini sangat rapuh dan kompleks. Kami prihatin atas tindakan penyergapan paksa yang dilakukan AS terhadap kapal tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing, Senin (20/4/2026).

Sementara itu, Presiden Donald Trump, Minggu (19/4/2026), menyatakan bahwa Iran telah menyita kapal kargo Touska berbendera Iran di Teluk Oman yang mencoba menghindari blokade Angkatan Laut AS.
Ia menyebut kapal tersebut dilumpuhkan sistem navigasinya sebelum dinaiki pasukan komando bersenjata.
"Kami berharap pihak-pihak terkait dapat menghormati kesepakatan gencatan senjata secara bertanggung jawab, menghindari tindakan yang memperburuk sengketa dan meningkatkan ketegangan, serta menciptakan kondisi yang diperlukan demi pemulihan kelancaran lalu lintas pelayaran melalui Selat tersebut," tambah Guo Jiakun.
Ia menegaskan bahwa kelancaran arus pelayaran di Selat Hormuz merupakan kepentingan bersama, baik bagi negara kawasan maupun komunitas internasional.
"Situasi regional saat ini berada pada tahap kritis, yakni penentuan apakah konflik yang terjadi dapat diakhiri atau tidak. Setelah jendela peluang menuju perdamaian terbuka, situasi kondusif perlu diciptakan guna mengakhiri konflik tersebut sesegera mungkin," ungkapnya.
China, lanjut Guo, mendukung semua pihak untuk menjaga momentum gencatan senjata dan melanjutkan negosiasi, sejalan dengan usulan empat poin Presiden Xi Jinping, guna mendorong deeskalasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang di Timur Tengah.
"Kami berharap agar semua pihak dapat bekerja sama mencegah situasi ini agar tidak semakin memburuk. Kami juga siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk terus memberikan kontribusi yang semestinya demi tercapainya deeskalasi," tambahnya.
Ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel hingga kini masih berlangsung. Trump bahkan memperingatkan kemungkinan eskalasi jika gencatan senjata berakhir.
"Banyak bom akan mulai meledak," kata Trump kepada PBS News, Senin (20/4/2026), saat ditanya mengenai kemungkinan tersebut.
Di sisi lain, upaya diplomasi belum menunjukkan hasil. Meski Washington sempat merencanakan perundingan lanjutan di Islamabad, Pakistan, pemerintah Iran menegaskan tidak ada agenda negosiasi baru.
“Republik Islam Iran tidak menerima batas waktu atau ultimatum apa pun dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga menilai ancaman terbaru AS terhadap wilayah dan kapal Iran menunjukkan kurangnya keseriusan dalam jalur diplomasi.
Sebelumnya, pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan ke Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang target di Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah.