Harga BBM dan Sembako Naik, Puan Minta Pemerintah Lakukan Mitigasi Cepat

Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan perhatian serius terhadap lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok dan energi sebagai dampak dinamika geopolitik global.

Ia mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah pengendalian dan mitigasi yang nyata, mengingat kondisi ini mulai sangat membebani masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Puan menilai imbas konflik global kini sudah nyata merembes ke ruang belanja harian rumah tangga di Indonesia.

“Konflik geopolitik global mulai dirasakan dalam perekonomian nasional, termasuk lonjakan harga energi dan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Kondisi ini tentunya memberatkan rakyat, terutama masyarakat dari kelompok ekonomi kecil,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Saat ini, masyarakat dihadapkan pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang signifikan, serta kenaikan harga LPG non-subsidi hingga 18 persen.

Kondisi ini diperparah dengan kelangkaan stok LPG subsidi di berbagai daerah. Tak hanya itu, harga minyak goreng pada pekan ketiga April 2026 dilaporkan merangkak naik di 207 kabupaten/kota atau 57,5 persen wilayah Indonesia, bahkan menyentuh Rp60.000 per liter di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Menurutnya, Pemerintah tidak boleh meremehkan dampak kenaikan komoditas ini karena sifatnya yang sangat mendasar bagi kehidupan sehari-hari.

“Perubahan harga kebutuhan pokok langsung memengaruhi ruang belanja harian rumah tangga,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak goreng yang dibarengi dengan kenaikan BBM dan LPG menciptakan efek domino yang merusak daya beli.

Ia juga menyoroti fenomena di lapangan, di mana masyarakat terpaksa membeli BBM non-subsidi karena sulitnya akses terhadap BBM subsidi.

“Di banyak daerah, masyarakat kesulitan mendapat BBM subsidi sehingga mereka yang berhak terpaksa membeli BBM non-subsidi yang harganya naik signifikan,” ungkapnya.

“Kondisi yang sama juga terjadi pada LPG. Dan kita ketahui bersama, kenaikan BBM maupun LPG pasti memiliki dampak turunan terhadap harga komoditas lainnya. Ini mempengaruhi daya beli masyarakat,” tambahnya.

Untuk itu, Puan menuntut gerak cepat dari otoritas fiskal dan moneter agar gejolak harga ini tidak memicu inflasi yang lebih luas pada barang-barang lain di pasar.

“Jika tidak dikendalikan cepat, kenaikan ini dapat memicu ekspektasi kenaikan barang lain di pasar. Ini akan menambah beban masyarakat yang sudah dalam kondisi ekonomi berat,” tegasnya.

Terkait situasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang memicu ketidakpastian ekonomi dunia, Puan meminta Pemerintah untuk tidak lengah meskipun Indonesia tidak terlibat secara langsung.

Ia mendorong adanya transparansi dan keadilan terkait harga energi di dalam negeri.

“Namun sebagai negara yang walaupun tidak secara langsung terimbas, kita harus siap mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi,” sambungnya.

Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah akan dinilai dari kemampuannya menjaga kestabilan ekonomi di tingkat akar rumput, yakni dapur masyarakat.

“Maka dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memastikan masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Negara harus hadir pada titik ketika kebutuhan dasar mulai terasa berat di dapur rumah tangga, karena di situlah kualitas kebijakan paling cepat diuji,” pungkasnya.