5 Fakta Menarik Seputar Usulan Purbaya soal Selat Malaka yang Bakal Dikenakan Tarif

Nur Khotimah | Gagah Radhitya Widiaseno | Suara.com

Kamis, 23 April 2026 | 13:10 WIB
5 Fakta Menarik Seputar Usulan Purbaya soal Selat Malaka yang Bakal Dikenakan Tarif
Penampakan Selat Malaka di Google Maps (Google Maps)
  • Usulan tarik tarif di Selat Malaka ditolak mentah-mentah oleh Malaysia dan Singapura.
  • Alasan utama penolakan adalah menjaga kebebasan navigasi laut sesuai hukum internasional UNCLOS.
  • Keputusan sepihak berisiko merusak netralitas ASEAN di tengah persaingan Amerika dan China.

"ASEAN itu berbasis konsensus. Bahkan di tingkat komite kecil sekalipun, semua keputusan diambil bersama," tambah Hasan.

3. Ketakutan Kehilangan Posisi Netral

Selat Malaka Berada Dimana? (The Shipyard)
Selat Malaka Berada Dimana? (The Shipyard)

Bagi Malaysia, stabilitas navigasi di perairan ini adalah kunci kelangsungan hidup negara. Mereka berpegang teguh pada konsep Zona Damai, Bebas, dan Netral (ZOPFAN).

“Kita negara perdagangan dengan ekonomi terbuka. Kita tidak bisa terlihat berpihak,” ujar Hasan. Ia memperingatkan bahwa keberpihakan hanya akan membuat laju ekonomi terganggu parah.

Oleh karena itu, ketiga negara pantai ini sangat solid menolak segala bentuk pungutan biaya. Mereka tidak ingin jalur logistik vital ini terhambat oleh kepentingan sesaat.

4. Tameng Bernama Hukum Laut UNCLOS

Langkah strategis bersama diambil guna menghindari senjataisasi jalur perdagangan seperti di wilayah lain. Aturan main yang dipakai mutlak merujuk pada hukum internasional yang diakui dunia.

"Terkait dengan Amerika dan China, kami telah memberi tahu keduanya, kami beroperasi berdasarkan UNCLOS," tegas Dr. Balakrishnan.

Hal ini menjadi bukti nyata bahwa negara Asia Tenggara menolak didikte asing.

Singapura memastikan tidak akan terlibat dalam upaya penutupan rute di lingkungan mereka. Sikap serupa berlaku untuk ruang udara di atas perairan strategis tersebut.

5. Pantang Tunduk pada Washington dan Beijing

Persaingan ketat Amerika Serikat dan China membuat kawasan ini harus bersikap ekstra hati-hati. Singapura memilih langkah diplomasi mandiri murni tanpa adanya tekanan eksternal.

"Dan jika saya harus mengatakan tidak kepada Washington atau Beijing atau siapa pun, kami tidak akan gentar," tuturnya.

Keputusan yang mereka ambil murni demi kepentingan nasional jangka panjang sendiri.

Bahkan, Dr. Balakrishnan menyoroti bahaya luar biasa jika konflik fisik benar-benar pecah di Pasifik. Ia menyebut eskalasi di wilayah itu akan jauh lebih mengerikan ketimbang krisis logistik global lainnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kata-kata Menlu Singapura Tolak Purbaya Soal Tarif Selat Malaka

Kata-kata Menlu Singapura Tolak Purbaya Soal Tarif Selat Malaka

News | Kamis, 23 April 2026 | 11:34 WIB

Profil Luky Alfirman Dirjen yang Dicopot Purbaya: 30 Tahun Mengabdi di Keuangan, Punya Harta Jumbo

Profil Luky Alfirman Dirjen yang Dicopot Purbaya: 30 Tahun Mengabdi di Keuangan, Punya Harta Jumbo

Lifestyle | Kamis, 23 April 2026 | 11:43 WIB

Profil Febrio Nathan: Dirjen Kemenkeu yang Dicopot Purbaya, Punya Harta Belasan Miliar

Profil Febrio Nathan: Dirjen Kemenkeu yang Dicopot Purbaya, Punya Harta Belasan Miliar

Lifestyle | Kamis, 23 April 2026 | 11:20 WIB

Terkini

Cerita Wamenkes Dante Hadapi Pasien yang Sebut Vaksin Hanya Akal-akalan Pemerintah

Cerita Wamenkes Dante Hadapi Pasien yang Sebut Vaksin Hanya Akal-akalan Pemerintah

News | Kamis, 23 April 2026 | 13:11 WIB

Konflik Selat Hormuz Berlanjut, Iran Tegaskan Gencatan Senjata Tidak Berlaku Selama Ada Blokade AS

Konflik Selat Hormuz Berlanjut, Iran Tegaskan Gencatan Senjata Tidak Berlaku Selama Ada Blokade AS

News | Kamis, 23 April 2026 | 13:01 WIB

Hakim Percepat Sidang Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Hanya Diberi 3 Hari Hadirkan Saksi

Hakim Percepat Sidang Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Hanya Diberi 3 Hari Hadirkan Saksi

News | Kamis, 23 April 2026 | 12:46 WIB

Siapa Paolo Zampolli? Utusan Khusus Trump yang Usulkan Italia Gantikan Iran di Piala Dunia 2026

Siapa Paolo Zampolli? Utusan Khusus Trump yang Usulkan Italia Gantikan Iran di Piala Dunia 2026

News | Kamis, 23 April 2026 | 12:45 WIB

Longsor Intai Jakarta, BPBD DKI Petakan 9 Kecamatan Rawan

Longsor Intai Jakarta, BPBD DKI Petakan 9 Kecamatan Rawan

News | Kamis, 23 April 2026 | 12:41 WIB

7 Fakta di Balik Kisah Haru Guru Honorer Azis: Viral karena Gowes 10 Km Tiap Hari

7 Fakta di Balik Kisah Haru Guru Honorer Azis: Viral karena Gowes 10 Km Tiap Hari

News | Kamis, 23 April 2026 | 12:32 WIB

Mengapa Parpol Takut Jabatan Ketum Dibatasi? Pengamat: Tanda Takut Kehilangan Kendali Republik

Mengapa Parpol Takut Jabatan Ketum Dibatasi? Pengamat: Tanda Takut Kehilangan Kendali Republik

News | Kamis, 23 April 2026 | 12:30 WIB

PM Lebanon Sebut Israel Lakukan Kejahatan Perang Usai Serangan Udara Tewaskan Jurnalis Al Akhbar

PM Lebanon Sebut Israel Lakukan Kejahatan Perang Usai Serangan Udara Tewaskan Jurnalis Al Akhbar

News | Kamis, 23 April 2026 | 12:29 WIB

Klaim Donald Trump Rezim Iran Pecah Terbantahkan dari Kenyataan Ini

Klaim Donald Trump Rezim Iran Pecah Terbantahkan dari Kenyataan Ini

News | Kamis, 23 April 2026 | 12:19 WIB

Usul Batasan Jabatan Ketum: PDIP Ingatkan KPK Fokus Berantas Korupsi, Bukan Politik

Usul Batasan Jabatan Ketum: PDIP Ingatkan KPK Fokus Berantas Korupsi, Bukan Politik

News | Kamis, 23 April 2026 | 12:10 WIB