- Menteri Pertahanan Malaysia menegaskan bahwa pengelolaan keamanan Selat Malaka merupakan kewenangan penuh negara-negara di kawasan Asia Tenggara saja.
- Pemerintah Malaysia menolak intervensi pihak luar dalam menjaga stabilitas jalur pelayaran strategis yang menghubungkan perdagangan global tersebut.
- Setiap kebijakan baru di Selat Malaka harus melalui konsensus bersama antara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand secara kolaboratif.
Selain itu, kegiatan ini turut membuka peluang bagi industri pertahanan lokal di kawasan untuk terlibat dalam rantai pasok global, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan mitra internasional di sektor teknologi dan keamanan.