REGIONAL:
- Anggota DPR TB Hasanuddin menolak wacana pemerintah memungut pajak kapal di Selat Malaka pada Kamis, 23 April 2026.
- Kebijakan tersebut dinilai melanggar aturan UNCLOS 1982 mengenai hak lintas transit kapal di perairan pelayaran internasional alami.
- Penerapan pajak berisiko memicu konflik diplomatik internasional, boikot negara lain, serta mengganggu stabilitas hubungan dengan Singapura dan Malaysia.
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, memberikan peringatan keras terkait wacana Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin memungut pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka.
Ia menilai gagasan tersebut berpotensi menabrak hukum internasional dan memicu konflik baru di kawasan.
TB menekankan bahwa Selat Malaka tunduk pada aturan internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
Dalam Pasal 38 UNCLOS, ditegaskan bahwa setiap kapal memiliki hak lintas transit di wilayah selat dan tidak boleh dihambat atau diganggu.
“Dalam perspektif hukum internasional, Selat Malaka merupakan perairan alami yang secara tradisional digunakan untuk pelayaran internasional, bukan seperti Terusan Suez atau Panama yang bersifat buatan dan diatur melalui perjanjian khusus,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (23/4/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, bahwa Pasal 44 UNCLOS secara eksplisit melarang negara tepi untuk menunda atau menghalangi lintasan kapal yang melintas.
Penerapan pajak dianggap bisa dianggap sebagai bentuk hambatan terhadap kebebasan lintas tersebut.
Ia mewanti-wanti adanya konsekuensi serius jika kebijakan ini dipaksakan tanpa kajian matang.
“Dampaknya bukan hanya pada reputasi Indonesia, tetapi juga berpotensi memicu respons negatif dari komunitas internasional, termasuk kemungkinan boikot karena dianggap melanggar hukum internasional,” tegas purnawirawan jenderal TNI ini.
Selain risiko di tingkat global, kebijakan ini juga dinilai rawan mengganggu stabilitas hubungan diplomatik dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai sesama negara tepi Selat Malaka, langkah sepihak dari Indonesia diprediksi akan menimbulkan friksi.
Ia juga mempertanyakan kesiapan operasional pemerintah di lapangan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia tersebut.
“Pemerintah perlu melakukan kalkulasi ulang secara matang, baik dari sisi hukum, diplomasi, maupun kesiapan operasional di lapangan. Jangan sampai kebijakan ini justru merugikan posisi Indonesia di mata dunia,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan ide pemungutan pajak kapal di Selat Malaka karena melihat posisi strategis Indonesia yang belum dimaksimalkan secara ekonomi.
"Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, nggak tahu betul apa salah?" ujar Purbaya dalam sebuah acara di Jakarta, Rabu (22/4).
TERPOPULER
