Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi

Suara.com - Nahdlatul Ulama (NU) bersiap menyelenggarakan hajatan besar Muktamar ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli–Agustus 2026. Agenda besar ini akan didahului oleh Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) pada April 2026.

Rangkaian agenda tertinggi organisasi ini menjadi sorotan tajam, terutama terkait arah kepemimpinan masa depan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur menilai rangkaian agenda ini sebagai momentum krusial untuk membuka lembaran baru bagi perjalanan organisasi. Menurutnya, transisi kepemimpinan ini harus membawa perubahan nilai yang fundamental agar tidak terjebak dalam lubang yang sama.

"Namun, setiap lembaran baru hanya bermakna jika ia ditulis dengan nilai yang baru pula. Jika tidak, ia hanya menjadi pengulangan dari problem lama dalam format yang berbeda," kata dia dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Gus Lilur menekankan bahwa Muktamar NU tidak boleh hanya dipandang sebagai rutinitas pergantian struktur pengurus semata. Lebih dari itu, forum ini adalah medan pembuktian moralitas organisasi di mata umat dan bangsa. Ia menawarkan sebuah prinsip tegas yang harus menjadi filter utama dalam memilih nahkoda baru
PBNU ke depan.

"Di titik itulah, satu prinsip perlu ditegaskan secara terang abuktor atau asal bukan koruptor," tambah dia.

Prinsip "Abuktor" ini muncul bukan tanpa alasan. Gus Lilur menyoroti realitas yang tengah dihadapi PBNU saat ini, di mana organisasi dianggap sedang mengalami krisis kepercayaan yang cukup serius. Dalam kacamata ilmu sosial, NU dipandang bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan sebuah jaringan sosial raksasa yang menjadi penopang utama kepercayaan publik di Indonesia.

"Jika kepercayaan itu terganggu, maka yang rusak bukan hanya organisasi, tetapi juga kohesi sosial yang lebih luas," kata dia.

Oleh karena itu, Muktamar NU mendatang harus dijadikan titik awal untuk memulihkan kepercayaan tersebut. Gus Lilur menegaskan bahwa pemulihan nama baik organisasi mustahil dicapai tanpa adanya integritas dari para pemimpinnya. Ia melihat adanya krisis integritas yang nyata di tubuh PBNU saat ini, terutama yang berkaitan dengan isu tata kelola haji.

Persoalan tata kelola haji ini mencakup berbagai aspek mulai dari manajemen kuota, layanan katering, pemondokan, hingga pengadaan layanan lainnya. Meski proses hukum mungkin masih berjalan, Gus Lilur berpendapat bahwa dampak persepsi publik sudah sangat merugikan marwah organisasi.

"Dengan demikian, secara etis dan organisatoris, pengurus PBNU yang terseret atau terindikasi dalam praktik korupsi tidak memiliki dasar moral yang kuat untuk melanjutkan kepemimpinan pada periode berikutnya," kata Gus Lilur.

Menjelang Muktamar, dinamika politik di internal NU semakin menghangat dengan munculnya konsolidasi dari berbagai kelompok kepentingan. Salah satu yang menonjol adalah pergerakan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam forum Halal Bihalal IKA PMII beberapa waktu lalu. Gus Lilur memberikan pandangannya terkait inklusivitas kepemimpinan di PBNU yang belakangan menjadi perbincangan.

"Saya sepakat dengan Muhaimin dan Nusron bahwa alumni PMII perlu merebut kepemimpinan PBNU. Tidak hanya itu, tidak hanya alumni PMII, bahkan alumni HMI, GMNI, dan organisasi kepemudaan lain, sangat layak untuk mengisi jajaran PBNU," kata Gus Lilur.

Keterbukaan ini bahkan ditarik lebih luas oleh Gus Lilur. Ia berpendapat bahwa PBNU harus menjadi rumah yang inklusif bagi seluruh elemen umat Islam, tanpa memandang latar belakang organisasi kepemudaan sebelumnya, asalkan memiliki komitmen kuat terhadap NU.

"Bukan hanya alumni organisasi kepemudaan, bahkan semua umat Islam yang non NU, jika mau masuk NU, juga bisa mengisi jajaran PBNU. Pun, orang non muslim, jika ia masuk Islam, lalu masuk NU, harus dibolehkan masuk jajaran PBNU," tambahnya.

Namun, di balik semangat inklusivitas tersebut, Gus Lilur mengingatkan bahwa standar kualitas kepemimpinan tetap menjadi prioritas utama. Siapa pun yang akan memimpin PBNU harus lolos dari standar moral yang telah ditetapkan agar organisasi tidak lagi terseret dalam isu-isu negatif yang merusak kepercayaan warga Nahdliyin.

"Di sinilah prinsip abuktor menjadi relevan, bukan soal asal-usul kader, tetapi soal integritasnya. Abuktor harus dimaknai sebagai standar minimum dalam proses Muktamar," katanya.

Lebih lanjut, Gus Lilur merinci dua poin utama dari implementasi prinsip "Abuktor" ini. Pertama, prinsip ini secara tegas menolak segala bentuk kepemimpinan yang telah tercemar oleh praktik korupsi, terutama yang bersentuhan
dengan dana publik atau layanan umat seperti haji.

Kedua, "Abuktor" juga menjadi benteng untuk melawan praktik politik uang (money politics) yang kerap membayangi forum-forum besar.

Penggunaan sumber daya negara atau kekuatan finansial untuk membeli dukungan suara dalam Muktamar dianggap sebagai ancaman serius bagi demokrasi internal NU.

Jika hal ini terjadi, maka kesucian Muktamar sebagai forum tertinggi para ulama akan luntur.

"Jika praktik ini dibiarkan, Muktamar NU akan kehilangan karakter sebagai forum ulama dan berubah menjadi arena transaksi," katanya.