Wacana Tarif Purbaya, Menhan Malaysia Tegas: Tak Ada Negara Bisa Kuasai Selat Malaka!

Suara.com - Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin menegaskan tidak ada alasan bagi negara mana pun untuk mengambil alih atau mengendalikan Selat Malaka.

Nordin menilai jalur pelayaran strategis tersebut tetap aman dan berada dalam kendali negara-negara pesisir.

“Tidak ada alasan bagi negara mana pun, baik kecil maupun besar, untuk menyatakan keinginan menguasai Selat Malaka,” ujarnya dalam pernyataan usai penutupan Defence Services Asia (DSA) dan Natsec Asia 2026 di Kuala Lumpur seperti dilansir dari The Edge Malaysia.

Menurutnya, Malaysia, Thailand, Singapura dan Indonesia telah memiliki kapasitas penuh untuk mengelola keamanan dan kelancaran jalur perdagangan internasional tersebut.

Nordin juga menegaskan bahwa kondisi Selat Malaka saat ini masih stabil dan tidak mengalami gangguan signifikan terhadap aktivitas pelayaran global.

Pernyataan itu sekaligus merespons isu yang beredar mengenai kemungkinan campur tangan kekuatan asing di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.

Menhan Malaysia menilai kekhawatiran tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

Nordin menekankan bahwa sikap Malaysia sejalan dengan pandangan Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan yang sebelumnya menyatakan pentingnya menjaga kedaulatan kawasan.

Setiap keputusan terkait Selat Malaka, kata dia, harus melalui konsensus negara pesisir.

Negara-negara yang dimaksud meliputi Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand. Keempatnya selama ini bekerja sama dalam kerangka ASEAN untuk memastikan keamanan dan kebebasan navigasi di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Sementara itu, pemerintah Malaysia juga menegaskan kembali bahwa pendekatan kolektif menjadi kunci dalam menjaga stabilitas kawasan maritim Asia Tenggara.

Tidak ada ruang bagi kebijakan sepihak yang dapat mengganggu keseimbangan regional.

Sebelumnya, wacana Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa untuk menarik tarif untuk kapal internasional yang melintas di Selat Malaka mendapat protes keras dari Malaysia.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menegaskan bahwa tidak ada negara yang bisa mengambil keputusan sepihak terkait Selat Malaka.

Hasan menyebut bahwa selat Malaka dikelola oleh empat negara, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.

Ditegaskan oleh Mohamad Hasan, keempat negara ini memiliki kesepahaman kuat dalam menjaga status jalur tersebut.

“Segala sesuatu yang dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan keempat negara. Tidak bisa dilakukan secara sepihak,” kata Mohamad Hasan dalam sebuah forum di Kuala Lumpur seperti dikutip dari The Straits Times.

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan juga menegaskan pentingnya menjaga kebebasan navigasi.

“Ini bukan hak istimewa, melainkan hak semua kapal untuk melintas tanpa harus membayar tol,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono langsung angkat bicara soal wacana Purbaya yang buat negara tetangga Indonesia ketar ketir tersebut.

Sugiono menyebut wacana tersebut bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB.

Sugiono menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan menjamin hak lintas bebas bagi kapal internasional.

“Kami berharap jalur pelayaran tetap terbuka, netral, dan saling mendukung,” ujarnya.