Thailand Siapkan Mega Proyek Rp4000 Triliun, Bikin Jembatan Darat Saingi Selat Malaka

Suara.com - Thailand kembali mendorong proyek ambisius yang berpotensi mengubah peta perdagangan di Asia Tenggara.

Pemerintah negara tersebut berencana mempercepat pembangunan jembatan darat senilai 1 triliun baht atau setara Rp4000 triliun yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, sebagai alternatif jalur distribusi global di luar Selat Malaka.

Wakil Perdana Menteri Thailand, Phiphat Ratchakitprakarn menyebut proyek ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya ketegangan di jalur strategis dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah.

"Konflik di Asia Barat telah menunjukkan betapa pentingnya kontrol terhadap jalur transportasi," kata Phiphat dikutip dari bharian.com.my.

Selama ini, Selat Malaka menjadi salah satu jalur paling vital dalam perdagangan internasional, dengan sekitar 40 persen arus barang dunia melintas di kawasan tersebut.

Jalur ini juga menjadi rute utama distribusi energi dari Asia Barat ke negara-negara besar seperti China, Jepang, dan Korea Selatan.

Melalui proyek ini, Thailand ingin menawarkan alternatif yang lebih efisien.

Jika terealisasi, waktu pengiriman barang diperkirakan bisa dipangkas hingga empat hari, dengan potensi penghematan biaya logistik mencapai 15 persen.

"Thailand akan memiliki keunggulan besar sebagai penghubung antara Samudra Hindia dan Pasifik," kata Phiphat.

Rencana pembangunan mencakup dua pelabuhan besar di sisi barat dan timur semenanjung selatan Thailand.

Kedua titik tersebut nantinya akan terhubung melalui jaringan transportasi darat berupa jalan raya dan rel kereta api, memungkinkan distribusi barang tanpa harus melewati jalur laut yang padat.

Bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya, proyek ini berpotensi membawa dampak strategis.

Di satu sisi, keberadaan jalur alternatif bisa mengurangi kepadatan di Selat Malaka.

Namun di sisi lain, hal ini juga dapat menggeser sebagian arus perdagangan yang selama ini melewati wilayah Indonesia.

Meski menawarkan potensi besar, proyek ini tidak lepas dari kritik. Sejumlah analis menilai besarnya nilai investasi dapat menjadi tantangan serius, terutama dalam memastikan keberlanjutan ekonomi proyek dalam jangka panjang.

Selain itu, dampak lingkungan dari pembangunan berskala besar di wilayah selatan Thailand juga menjadi perhatian.

Pemerintah Thailand tetap optimistis dan melihat proyek ini sebagai investasi strategis jangka panjang.

Untuk mendukung pembiayaan, proyek akan dibuka bagi investor swasta melalui skema tender internasional.

Sejumlah pihak, termasuk Uni Emirat Arab dan perusahaan global seperti DP World, dilaporkan menunjukkan minat.

"Proyek sebesar ini akan mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja."

"Kami memperkirakan sekitar 200.000 lapangan kerja baru dapat tercipta," kata Phiphat.

Saat ini, pemerintah Thailand masih menyiapkan payung hukum sebelum konstruksi dimulai.

Rancangan undang-undang terkait proyek tersebut ditargetkan mendapat persetujuan kabinet pada 2026, dengan estimasi waktu pembangunan mencapai 15 tahun.