Setop Pembangunan Top-Down! Saatnya Suara Perempuan Akar Rumput Masuk Kebijakan Nasional

Suara.com - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan menyambut baik hasil temuan, aspirasi, dan praktik baik berbasis komunitas dari berbagai komunitas perempuan di Indonesia yang aktif bergerak hingga tingkat akar rumput.

Berbicara pada diskusi SHEnergy Fest 2026 di Jakarta, Sabtu (23/5), Wamen PPPA memotivasi peserta diskusi untuk mengolah hasil diskusi menjadi policy brief agar dapat dimasukkan ke dalam kebijakan nasional dan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Veronica Tan menegaskan bahwa model pembangunan saat ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan instruksi dari atas ke bawah (top-down). Sebaliknya, pemerintah membutuhkan masukan riil dari bawah demi menghasilkan solusi yang tepat sasaran.

“Kita sangat butuh policy brief dari masing-masing komunitas sehingga bisa kita tindaklanjuti di tingkat kementerian dan dijadikan solusi. Sekarang ini kita tidak bisa lagi hanya top-down, tetapi harus memadukan fasilitasi pemerintah dengan kondisi yang ada di masing-masing daerah,” ujar Veronica.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah berada pada momentum penting untuk membangun kebijakan berbasis bottom-up atau kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

Karena itu, Kemen PPPA berupaya menjahit berbagai program pemerintah agar benar-benar sampai ke desa dan menjawab kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan secara nyata.

Ia kemudian mencontohkan aksi nyata kaum perempuan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berhasil mengelola lahan perhutanan.

“Melalui program tersebut, perempuan diberi kesempatan menjadi agen perubahan dengan cara mengelola lahan Perhutanan Sosial sebagai entry point pemberdayaan ekonomi perempuan sekaligus penguatan ketahanan pangan masyarakat,” jelas Veronica.

Dalam kesempatan tersebut, Veroniva juga menekankan pentingnya membangun perspektif gender di seluruh kementerian dan lembaga.

Menurutnya, tantangan saat ini bukan terletak pada ada atau tidaknya program, melainkan bagaimana perspektif gender diwujudkan dalam implementasi kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya responsif gender.

“Kita ingin mendorong bagaimana desa mandiri berbasis gender ini benar-benar direalisasikan. Jadi bukan hanya konsep, tetapi menjadi kenyataan di masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan Kemen PPPA terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong transisi energi berkeadilan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif LBH APIK Indonesia, Khotimun Sutanti mengatakan SHEnergy Fest 2026 menjadi ruang untuk memperkuat perspektif perempuan dalam transisi energi di Indonesia.

Menurutnya, isu energi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari dan dampaknya terhadap perempuan serta kelompok rentan.

“Hasil diskusi dalam SHEnergy Fest 2026 akan dirumuskan menjadi rekomendasi dan policy paper untuk disampaikan kepada pemerintah, termasuk sebagai masukan dalam penguatan kebijakan energi nasional yang lebih inklusif dan berperspektif gender,” ujar Khotimun.