REGIONAL:
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Polda Metro Jaya melanjutkan penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus.
- Polda Metro Jaya menyatakan akan mematuhi putusan pengadilan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Hakim menolak dalil penghentian penyidikan diam-diam dan penundaan penanganan perkara karena tidak ditemukan fakta hukum yang mendukung tuduhan tersebut.
Suara.com - Polda Metro Jaya menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan sebagian permohonan praperadilan aktivis KontraS Andrie Yunus terkait penanganan kasus penyiraman air keras yang dialaminya.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan mengikuti putusan pengadilan dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.
"Sehubungan dengan korban saudara Andrie Yunus, tentunya kami menghormati apa yang menjadi putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Iman kepada wartawan, di kantor Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Iman menyampaikan kepolisian akan menjalankan seluruh proses sesuai peraturan perundang-undangan serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
"Sebagai penegak hukum tentunya kami akan berpedoman pada hal tersebut. Dan kami akan berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan permasalahan dimaksud," ujarnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan terdapat dua pokok permohonan yang diajukan pemohon dalam perkara praperadilan Nomor 62/Pid.Pra/2026/PN Jakarta Selatan.
Menurut Budi, pemohon menggugat dugaan penghentian penyidikan secara diam-diam serta penundaan penanganan perkara.
"Dalam putusan praperadilan Nomor 62 Pidana Praperadilan 2026 PN Jakarta Selatan, ada dua yang dilakukan gugatan oleh pemohon. Terkait tentang perkara sudah dihentikan secara diam-diam. Dan yang kedua adalah penundaan penanganan perkara," kata Budi.
Ia mengatakan hakim tunggal menolak kedua dalil tersebut karena tidak ditemukan fakta hukum yang menunjukkan penyidik menghentikan perkara secara terselubung maupun menangani perkara secara berlarut-larut.
"Dengan alasan bahwa tidak ditemukan pertimbangan yang menyatakan termohon telah melakukan penghentian penyidikan maupun penghentian penanganan perkara secara diam-diam. Artinya, proses penghentian perkara itu belum dilakukan, sehingga tidak bisa dikabulkan," ujarnya.
Selain itu, hakim juga menilai tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan penyidik sengaja menunda penanganan perkara.
"Yang kedua bahwa hakim juga menyimpulkan bahwa tidak adanya fakta hukum yang menunjukkan termohon melakukan penanganan perkara secara berlarut-larut. Artinya, dua klausul yang diajukan itu secara sepenuhnya ditolak oleh hakim," lanjutnya.
Meski demikian, Budi mengatakan hakim tetap mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan memerintahkan Polda Metro Jaya melanjutkan penanganan perkara.
Sebelumnya, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Suparna mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Andrie Yunus.
Dalam amar putusannya, hakim memerintahkan Polda Metro Jaya melanjutkan penyidikan laporan polisi terkait kasus penyiraman air keras terhadap Andrie.
Praperadilan tersebut diajukan setelah Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menilai penyidikan perkara tidak berjalan efektif setelah kasus yang melibatkan empat anggota TNI diproses di peradilan militer.
Pemohon meminta pengadilan memerintahkan kepolisian melanjutkan penyidikan untuk mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
TERPOPULER