Survei IndexMundi Sebut Polri Korup, Boni Hargens Ungkap Kelemahan Metodologi dan Bias Data

Suara.com - Lembaga survei internasional IndexMundi Global Surveys baru-baru ini merilis laporan bertajuk Police Corruption Perceptions Index yang memicu perbincangan hangat di ruang publik Indonesia.

Dalam laporan tersebut, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapatkan skor ketidakpercayaan publik sebesar 7,56.

Angka ini tergolong tinggi dalam skala indeks tersebut, yang secara otomatis menempatkan institusi baju cokelat ini dalam sorotan tajam terkait isu integritas dan korupsi.

Namun, di balik angka yang bombastis tersebut, terdapat perdebatan serius mengenai validitas dan reliabilitas data yang disajikan.

Survei ini dirancang untuk mengukur seberapa besar masalah korupsi dirasakan oleh masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan institusi publik di berbagai belahan dunia.

Menariknya, IndexMundi sendiri mengakui bahwa ukuran yang digunakan bersifat subjektif.

Artinya, hasil akhir didasarkan pada persepsi atau apa yang dirasakan masyarakat, bukan berlandaskan data kejahatan yang telah terverifikasi secara hukum atau melalui proses peradilan.

Kondisi ini memicu reaksi dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik nasional yang menilai bahwa persepsi publik sangat dipengaruhi oleh variabel luar.

Konteks sosial, tingkat eksposur berita di media massa, hingga sentimen historis terhadap institusi kepolisian di masing-masing negara menjadi faktor penentu yang sangat dominan dalam memengaruhi jawaban responden.

Kritik Metodologi IndexMundi

Analis politik senior Boni Hargens memberikan penilaian kritis terhadap temuan tersebut. Sosok yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) dan mantan Dewan Pengawas LKBN ANTARA ini menyoroti adanya kelemahan serius dari sisi akurasi maupun metodologi ilmiah yang digunakan oleh IndexMundi.

Menurut Boni, penelitian yang hanya bersandar pada persepsi subjektif tanpa parameter yang jelas sangat berisiko menyesatkan publik.

Boni menekankan bahwa sebuah karya ilmiah atau survei harus memiliki transparansi yang mutlak agar bisa dipertanggungjawabkan.

"Tidak adanya kejelasan metodologi menyulitkan pembaca untuk menilai bobot empirisitas dari penelitian tersebut," tegas Boni dalam keteranganya, Senin (6/7/2026).

Lebih lanjut, Boni menyoroti ketiadaan informasi mendalam mengenai cara pengambilan sampel (sampling), jumlah responden yang terlibat, distribusi geografis para responden, hingga mekanisme verifikasi data yang dilakukan oleh IndexMundi.

Tanpa adanya transparansi ini, sebuah survei persepsi dianggap tidak dapat dijadikan acuan ilmiah yang kuat untuk mengevaluasi kinerja sebuah institusi negara.

Ketidakjelasan ini, menurutnya, membuka ruang lebar bagi bias interpretasi, baik bagi pihak yang ingin menyerang institusi tertentu maupun pihak yang ingin menafikannya secara defensif.

Agenda Geopolitik dan Perang Informasi

Di tengah lanskap politik global yang kian kompleks, Boni Hargens juga mengajak masyarakat untuk melihat fenomena data ini dari kacamata yang lebih luas, yakni geopolitik.

Ia tidak menampik kemungkinan adanya agenda tersembunyi di balik produksi data internasional yang menyasar institusi strategis di negara-negara demokrasi berkembang seperti Indonesia.

Dalam era yang didominasi oleh perang informasi, perang pengaruh, dan perang proxy, citra sebuah negara seringkali menjadi sasaran tembak.

Munculnya tuduhan bahwa survei semacam IndexMundi merupakan bagian dari konspirasi global untuk melemahkan citra demokrasi Indonesia dengan menyudutkan institusi strategis adalah sesuatu yang tidak dapat serta-merta diabaikan, meskipun Boni sendiri tidak memberikan konfirmasi langsung mengenai hal tersebut.

Menurut dia, literasi data menjadi kunci agar publik tidak terjebak pada judul-judul berita yang provokatif tanpa melihat substansi risetnya.

Masyarakat diharapkan bersikap kritis dan proporsional, tidak terburu-buru menerima data sebagai kebenaran mutlak, namun juga tidak menolaknya secara reaktif tanpa kajian mendalam.

Di tengah lalu lintas informasi yang masif, siapapun kini bisa memproduksi informasi tanpa mempertimbangkan akurasi dan integritas moral.

Terlepas dari perdebatan mengenai hasil survei IndexMundi, Boni Hargens menegaskan bahwa kinerja Polri seharusnya dievaluasi melalui parameter yang lebih komprehensif dan nyata.

Ia merujuk pada berbagai apresiasi yang datang dari lembaga domestik maupun internasional terkait transformasi positif yang sedang berlangsung di tubuh Polri di bawah komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Transformasi institusi kepolisian dipandang sebagai proses jangka panjang yang tidak bisa diukur hanya dari satu indeks persepsi sesaat.

Berbagai langkah nyata seperti perubahan budaya organisasi, pembenahan sistem rekrutmen yang lebih transparan, akuntabilitas anggaran, hingga penguatan mekanisme pengaduan masyarakat melalui platform digital (seperti Presisi) merupakan dimensi yang membutuhkan evaluasi berkelanjutan.

Kepemimpinan yang berorientasi pada reformasi dianggap sebagai faktor kunci dalam mendorong perubahan yang nyata dan terukur di lapangan.

Boni menilai bahwa upaya pembenahan internal yang dilakukan Polri saat ini jauh lebih relevan untuk diperhatikan daripada sekadar menanggapi survei yang metodologinya masih dipertanyakan.

“Bagaimanapun, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian adalah aset negara yang tidak ternilai. Membangun kepercayaan itu membutuhkan konsistensi, transparansi, dan keberanian untuk terus berbenah, jauh melampaui survei manapun," ujar dia.