KPK Boyong Bupati Sukoharjo ke Jakarta untuk Pemeriksaan Lanjutan

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap dilakukan di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah, dengan mengamankan lima orang, termasuk Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, seluruh pihak yang diamankan telah menjalani pemeriksaan awal di Polres Surakarta sebelum dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah lima orang, salah satunya Bupati Sukoharjo," kata Budi kepada wartawan, Jumat (10/7/2026).

KPK menduga perkara ini berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan bupati terhadap sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

"Perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo," ujar Budi.

Daftar OTT KPK Sepanjang 2026 Terus Bertambah

Operasi di Sukoharjo menjadi OTT ke-16 yang dilakukan KPK sepanjang 2026, menambah panjang daftar kepala daerah dan pejabat yang terjerat operasi senyap lembaga antirasuah tersebut.

Rangkaian OTT sepanjang tahun ini dimulai dari dugaan korupsi terkait pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.

Selanjutnya, KPK mengungkap dugaan pemerasan bermodus fee proyek, dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun, Maidi.

Operasi berikutnya menyasar Bupati Pati Sudewo atas dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa.

KPK juga pernah melakukan dua OTT secara bersamaan, yakni dalam perkara dugaan korupsi restitusi pajak di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Di sektor peradilan, KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan terkait dugaan suap pengurusan sengketa lahan.

OTT lainnya menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

KPK juga menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobar dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pemerintah.

Di Kabupaten Cilacap, operasi senyap KPK mengungkap dugaan pemerasan berkedok pengumpulan tunjangan hari raya (THR) yang menyeret Bupati Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Sadmoko Danardono.

Selanjutnya, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo turut diamankan dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya.

Sorotan besar juga muncul ketika KPK melakukan OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang kemudian menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing.

KPK juga mengungkap dugaan suap dan gratifikasi pada pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim yang menjerat Bupati Edison.

Masih di Muara Enim, sejumlah aparatur sipil negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut diamankan dalam dugaan suap untuk mengubah opini audit dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Operasi berikutnya menyasar Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Hardy dalam perkara dugaan jual beli jabatan.

Sebelum OTT di Sukoharjo, KPK lebih dulu menangkap Bupati Langkat Syah Afandin yang diduga menerima suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Permukiman, serta gratifikasi terkait pengisian jabatan dan pengadaan seragam sekolah senilai sekitar Rp3,5 miliar.

Dengan penangkapan Bupati Sukoharjo, jumlah operasi tangkap tangan KPK sepanjang 2026 kembali bertambah. KPK menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.