REGIONAL:
- Akademisi mendesak penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi batu bara PLTU hingga melibatkan pihak korporasi dan jaringan bisnis.
- Penyidikan korupsi harus mempertimbangkan dampak pelanggaran hak asasi manusia serta kerugian masyarakat atas kerusakan lingkungan hidup sekitar.
- Kortastipidkor Polri menetapkan FA dan DR sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU, kemudian melimpahkan penyidikan kepada Kejaksaan Agung.
DR dijerat dengan Pasal 4 atau Pasal 5 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau Pasal 607 ayat (1) huruf b dan c KUHP Baru. Sementara itu, FA disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), serta Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang TPPU atau Pasal 607 ayat (1) huruf a dan b KUHP Baru.
Totok juga mengatakan penanganan penyidikan selanjutnya diserahkan atau dilimpahkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai bentuk sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung.
"Kami telah bersepakat dengan Kejaksaan Agung penanganan penyidikan terhadap tiga perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka sinergi," katanya.
Sebelumnya, pada Kamis (9/7/2026), tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita 74 kilogram emas batangan, uang tunai dan valuta asing dengan nilai sekitar Rp 476 miliar, serta sejumlah dokumen, telepon seluler, dan foto keluarga yang diduga berkaitan dengan pemilik rumah maupun barang yang tersimpan di dalam brankas.
Penggeledahan merupakan bagian dari investigasi bersama (joint investigation) Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya terhadap tiga perkara, yakni dugaan korupsi tata kelola batu bara, dugaan korupsi PT Asabri dan PT Jiwasraya periode 2020-2025, serta dugaan tindak pidana pencucian uang dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.
TERPOPULER