Prabowo Minta yang Pesimis Keluar dari RI, Pakar Komunikasi: Efektif tapi Berisiko Polarisasi

Suara.com - Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 pada Minggu (12/7/2026) di Indonesia Arena, Jakarta kemarin kembali menjadi sorotan.

Dalam kesempatan itu, kepala negara meminta pihak-pihak dengan pandangan pesimistis terhadap masa depan bangsa untuk keluar dari Indonesia dan mencari negara lain.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, menilai gaya komunikasi politik tersebut dinilai sarat akan pesan populis yang kuat. Namun menyimpan risiko besar terhadap iklim demokrasi.

"Dari sudut pandang komunikasi publik, pendekatan ini sangat efektif dalam membangun narasi optimisme nasional," kata Fajar kepada Suara.com, Senin (13/7/2026).

Lebih jauh, Fajar bilang pernyataan itu merupakan bentuk reframing atau pembingkaian ulang terhadap narasi mengenai kondisi Indonesia.

Alih-alih menerima anggapan bahwa Indonesia sedang suram sebagai sebuah realitas, pidato tersebut menggesernya menjadi persoalan sikap yang bisa dipilih setiap individu.

"Dengan bahasa yang sederhana, lugas, dan sedikit provokatif, Presiden berhasil melakukan reframing, mengubah pandangan 'Indonesia suram' dari sebuah realitas menjadi sekadar pilihan sikap yang bisa ditinggalkan," ujarnya.

Struktur kebahasaan yang sengaja dipilih oleh Presiden itu mampu mendikte persepsi publik secara psikologis. Metode kontras yang diaplikasikan dinilai sukses memilah garis batas yang tegas di tengah elemen masyarakat.

"Teknik kontras ini menciptakan rasa urgensi sekaligus rasa kebersamaan, kita yang tinggal dan berjuang versus mereka yang memilih mundur," tuturnya.

Disampaikan Fajar, penggunaan gaya komunikasi yang ditunjukkan Prabowo mampu membangun emosi kolektif di tengah massa.

Kendati demikian, gaya bahasa kepemimpinan yang berulang dan menyasar sentimen akar rumput berpotensi memicu konsekuensi sosiologis yang kontraproduktif bagi persatuan nasional.

"Ada catatan penting. Pernyataan yang sangat tegas seperti ini berisiko memperlebar polarisasi," tegasnya.

Fajar menyoroti bagaimana dampak langsung dari diksi provokatif tersebut bagi kelompok masyarakat sipil yang bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ketegasan verbal dari seorang kepala negara dikhawatirkan memunculkan salah tafsir yang membungkam nalar kritis warga negara.

"Bagi sebagian warga yang sedang kritis, bukan karena benci negara, melainkan karena khawatir terhadap berbagai masalah, kalimat tersebut bisa terasa menutup ruang dialog dan dianggap dismissive," kata dia.

Di tengah arus digitalisasi informasi yang bergerak cepat, Fajar menggarisbawahi potensi bahaya pemelintiran pesan di ruang siber.

Tanpa adanya konfirmasi dan kontekstualisasi yang komprehensif dari pihak istana, potongan pidato tersebut justru berpotensi menjadi bumerang politik.

"Di era media sosial, pesan yang provokatif mudah sekali menjadi viral, tapi juga mudah dipelintir menjadi 'tidak boleh kritik' atau 'keluar saja kalau tidak suka'. Ini bisa menimbulkan efek boomerang jika tidak diimbangi dengan penjelasan yang lebih mendalam," ucapnya.

Pada akhirnya, kata Fajar, ujian utama dari sebuah komunikasi kepala negara tidak terletak pada seberapa riuh sorak-sorai dari para pendukung setianya. Melainkan pada kemampuannya merangkul seluruh elemen bangsa yang masih diliputi keraguan.

"Komunikasi kepresidenan yang hebat bukan hanya mampu menggerakkan pendukung, melainkan juga mampu menyapa dan mengajak mereka yang ragu-ragu. Optimisme harus dibarengi dengan ruang mendengar, dialog yang terbuka, serta bukti konkret kemajuan agar pesan ini tidak hanya menggema, tapi benar-benar menyatukan," tandasnya.