PERADI Profesional Ingatkan DPR, RUU HPI Harus Jaga Kedaulatan Nasional di Tengah Arus Global

Terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, PERADI Profesional melihat perlunya pengaturan yang lebih mendetail mengenai prosedur dan batas waktu.

"Untuk itu rekomendasi kami, kalau bisa diatur secara rinci tentang persyaratan, tata cara, dan jangka waktu pmeriksaan, serta ruang lingkup penilaian hakim dan alasaan penolakan atas putusan pengadilan asing,” jelas Yuhelson.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah mekanisme kerjasama peradilan internasional yang mencakup pertukaran informasi dan alat bukti lintas negara.

"Pandangan dari Peradi Profesional, praktik ini membutuhkan prosedur yang jelas, mengenai pertukaran informasi, alat bukti, maupun pemeriksaan saksi. Ini adalah hal-hal konkrit dan praktis yang kami alami dan semoga bisa diakomodir di dalam RUU HPI. Untuk itu Di dalam rekomendasi yang kami sampaikan, ingin menambahkan mengenai pengaturan mekanisme kerjasama pengadilan lintas negara beserta hukum pelaksanaannya,” paparnya.

Yuhelson juga menekankan pentingnya harmonisasi RUU HPI dengan undang-undang sektoral lainnya seperti KUH Perdata, UU Arbitrase, hingga UU Kepailitan. Termasuk harmonisasi dengan konvensi internasional dengan tetap menjaga kedaulatan hukum nasional.

"Rekomendasi kami adalah penerapana hukum internasional tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum nasional dan tetap berpedoman pada pancasila dan UUD 1945,” tambahnya.

PERADI Profesional mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi RUU HPI sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.

"Untuk itu pandangan kami, keberhasilan dari implementasi perundang-undangan sangat bergantung pada kompetensi dari hakim, advokat, panitera, notaris, dan profesi-profesi hukum lainnya,” pungkasnya.