Soal Persekusi Transpuan Bogor, Yusril Tegaskan Perpres 111 Bukan Legitimasi Tindakan Vigilante

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan tindakan persekusi terhadap kelompok transpuan di Kota Bogor, Jawa Barat, tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum.

Ia menyatakan tidak seorang pun boleh menggunakan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 sebagai dasar untuk melakukan intimidasi, kekerasan maupun tindakan main hakim sendiri terhadap warga negara.

"Perpres Nomor 111 Tahun 2025 sama sekali tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan persekusi," ucap Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Aksi persekusi dan kekerasan terhadap komunitas transpuan di Kota Bogor marak menjadi sorotan publik sejak pertengahan Juli 2026 setelah video intimidasi kelompok pemuda viral di media sosial.

Kelompok penyerang melakukan aksi jalanan sepihak dengan dalih gerakan "Bogor Bersih LGBT".

Yusril menekankan Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 harus dipahami secara utuh sesuai tujuan pembentukannya dan tidak boleh ditafsirkan sebagai legitimasi bagi tindakan persekusi oleh masyarakat.

Negara, kata dia, tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri ataupun sikap-sikap vigilante dalam bentuk apa pun.

Ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap dugaan pelanggaran harus diselesaikan melalui mekanisme hukum oleh aparat yang berwenang.

Substansi Perpres Nomor 111 Tahun 2025, menurutnya, memperkuat ketahanan nasional terhadap ancaman nonmiliter yang bersumber dari propaganda penyebarluasan paham dan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ), termasuk kegiatan hubungan seksual sejenis dan perkawinan sejenis diterima sebagai nilai maupun gaya hidup di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, dia mengatakan ruang lingkup perpres tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan diskriminatif atau pun kekerasan terhadap individu.

Yusril menuturkan prinsip yang diatur dalam perpres itu merupakan pencegahan terhadap propaganda penyebarluasan paham dan perilaku LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter terhadap ketahanan nasional.

"Jadi bukan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk melakukan persekusi terhadap siapa pun," katanya sebagaimana dilansir Antara.

Yusril menyampaikan bahwa negara tetap berkewajiban menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

Dia menyebut perilaku yang dilarang oleh negara meliputi pornografi, pornoaksi, perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan serta upaya memengaruhi atau menyebarluaskan paham dan perilaku tersebut kepada orang lain.

Namun sebagai warga negara, lanjut dia, komunitas LGBTQ tetap memiliki hak konstitusional yang sama, antara lain hak atas sandang, pangan, papan serta penghidupan yang layak.

Lebih lanjut, ia mengatakan keberadaan komunitas tersebut merupakan fakta sosial yang tidak dapat dipungkiri.

Oleh karena itu, disebutkan bahwa setiap warga negara tetap berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa terkecuali.

Sementara penegakan hukum terhadap setiap dugaan pelanggaran tetap dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Perbedaan pandangan yang berkembang di masyarakat tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan hak-hak dasar seseorang sebagai warga negara," ucap Yusril.

Sebab, kata dia, negara berkewajiban melindungi setiap warga negara dari tindakan kekerasan, intimidasi maupun persekusi, sekaligus menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dia pun mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Ia menegaskan pemerintah akan terus menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap hak konstitusional setiap warga negara, penegakan norma hukum nasional serta penguatan ketahanan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2025.

Yusril turut mengajak seluruh masyarakat untuk tidak menafsirkan Perpres Nomor 111 Tahun 2025 secara keliru.

"Mari kita hormati hukum, serahkan penegakan hukum kepada aparat yang berwenang, dan bersama-sama menjaga ketertiban umum, persatuan bangsa, serta penghormatan terhadap hak asasi setiap warga negara," ucapnya.