Presiden Prabowo Diminta Segera Evaluasi Kinerja Mendag, Ada Apa?

Suara.com - Dinamika ekonomi global yang kian tidak menentu disebut menuntut respons cepat dari jajaran kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah ancaman perang tarif, proteksionisme negara-negara besar, hingga perubahan rantai pasok dunia, performa Kementerian Perdagangan kini menuai sorotan.

Forum Intelektual Muda (FIM) secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak ragu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di sektor perdagangan tersebut.

Langkah evaluasi ini dinilai krusial agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton di tengah persaingan produk antarnegara yang semakin agresif.

Co-Founder FIM, Muhammad Sutisna, menyoroti bahwa pendekatan rutin dalam mengelola perdagangan nasional sudah tidak lagi relevan dengan kondisi dunia saat ini.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan nakhoda yang berani mengambil keputusan ekstrem demi melindungi kepentingan domestik.

“Presiden perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai kita menghadapi perubahan ekonomi global dengan kebijakan yang berjalan terlalu lambat. Perdagangan adalah salah satu mesin utama ekonomi nasional dan membutuhkan kepemimpinan yang responsif, berani, serta memiliki visi jangka panjang,” ujar Sutisna di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Menurut Sutisna, bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini sangat kompleks. Perang tarif antara kekuatan ekonomi besar dunia dapat sewaktu-waktu memukul kinerja ekspor nasional.

Jika pemerintah hanya bertindak sebagai "pemadam kebakaran" tanpa strategi preventif, maka pendapatan pelaku usaha dan daya beli masyarakat akan menjadi taruhannya.

Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan FIM adalah ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah dengan nilai tambah yang rendah.

Pola lama ini dianggap merugikan karena Indonesia seringkali menjual bahan baku dengan harga murah, namun harus membeli kembali produk jadinya dengan harga selangit dari luar negeri.

FIM menilai Mendag ke depan harus memiliki keberanian untuk mengubah paradigma ini. Kebijakan perdagangan harus selaras dengan strategi industrialisasi nasional.

Fokus utama bukan lagi sekadar mengejar volume ekspor, melainkan bagaimana menciptakan nilai tambah di dalam negeri yang mampu menyerap tenaga kerja luas, terutama dari kalangan milenial dan Gen Z.

“Yang harus kita kejar bukan sekadar volume ekspor. Kita harus mengejar nilai tambah, industrialisasi, dan kemampuan produk nasional menguasai pasar global. Kalau bahan baku kita diekspor murah kemudian kita membeli kembali produk jadinya dengan harga mahal, itu bukan kemenangan perdagangan,” kata Sutisna.

Dalam diskursus mengenai kebutuhan kepemimpinan baru di Kementerian Perdagangan, FIM menyodorkan nama Harvick Hasnul Qolbi.

Ia adalah sosok yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian dan Pelaksana Tugas Menteri Pertanian ini dinilai memiliki rekam jejak yang relevan untuk membenahi sektor perdagangan dari hulu ke hilir.

Pengalaman Harvick dalam mengelola sektor produksi dan komoditas dianggap sebagai modal kuat. Pasalnya, sektor perdagangan tidak dapat dipisahkan dari realitas di lapangan mengenai bagaimana barang diproduksi dan didistribusikan.

“Kalau kita ingin membenahi perdagangan, kita membutuhkan orang yang memahami dari mana barang itu diproduksi, bagaimana pelaku usaha bergerak, bagaimana komoditas dikelola, dan bagaimana produk Indonesia bisa masuk ke pasar global. Harvick memiliki pengalaman yang relevan dengan kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Selain aspek teknis, Harvick dinilai memiliki kemampuan komunikasi politik dan jaringan sosial yang luas.

Hal ini penting untuk menjembatani kepentingan pemerintah, dunia usaha, hingga pelaku UMKM yang seringkali terhimpit oleh kebijakan impor yang tidak terkendali.

FIM menegaskan bahwa jika Presiden Prabowo akhirnya memutuskan untuk melakukan reshuffle, langkah tersebut harus menjadi instrumen koreksi kebijakan yang nyata.

“Jangan sampai reshuffle hanya menjadi rotasi kursi. Kalau memang dilakukan, harus ada perubahan arah, keberanian mengambil terobosan, dan target yang jelas. Menteri Perdagangan harus mampu menjawab tantangan ekonomi global sekaligus memastikan rakyat dan industri nasional tidak menjadi korban,” tegas Sutisna.

“Presiden Prabowo membutuhkan mesin ekonomi yang bekerja lebih cepat. Perdagangan harus menjadi lokomotif, bukan gerbong. Karena itu, evaluasi kepemimpinan di Kementerian Perdagangan harus dilakukan secara serius dan objektif,” sambung Sutisna.