-
Sekolah Shaab al-Butum di Masafer Yatta terancam diratakan penuh setelah fasilitasnya dihancurkan militer Israel.
-
Sebanyak 84 sekolah Palestina yang melayani 13.000 siswa kini menghadapi perintah pembongkaran dari otoritas Israel.
-
Pembongkaran sekolah dan kekerasan pemukim merupakan upaya sistematis Israel untuk mengusir warga Palestina dari Area C.
Insiden penyerangan fisik di Sekolah Ras Ein al-Auja Lembah Yordan menjadi bukti nyata bahwa ruang kelas bukan lagi tempat yang terlindungi dari aksi brutal. Bangunan sekolah yang didirikan Kementerian Pendidikan Palestina untuk wilayah terpinggirkan ini sejatinya merupakan simbol keberadaan warga.
"Otoritas pendudukan biasanya tidak memberi tahu warga atau pihak administrasi sekolah terlebih dahulu kapan buldoser akan tiba," ungkap Hathaleen kepada Al Jazeera.
Hathaleen menjelaskan bahwa tindakan Israel tidak hanya menargetkan satu aspek, tetapi memengaruhi pendidikan, perumahan, kebebasan bergerak, dan mata pencaharian.
Ia juga menegaskan bahwa sekolah-sekolah yang disasar tersebut lebih dari sekadar bangunan pendidikan.
Komisi Perlawanan Tembok dan Pemukiman mencatat setidaknya 84 sekolah Palestina yang menampung hampir 13.000 siswa kini berada di bawah perintah pembongkaran atau penghentian kerja oleh Israel. Kawasan Hebron Selatan dan Bethlehem menjadi titik krusial penindasan hukum dan fisik terhadap bangunan sekolah.
Pejabat Senior Komisi, Amir Dawoud, menegaskan bahwa ancaman hukum tersebut sengaja didesain untuk merusak konsentrasi serta stabilitas mental seluruh komunitas sekolah. Dampak destruktif ini sudah bekerja jauh sebelum alat berat pendudukan menghancurkan dinding-dinding kelas.
"Ini bukanlah sekolah-sekolah yang bisa ditutup begitu saja dan para siswanya dipindahkan dengan mudah ke tempat lain," tegas Dawoud kepada Al Jazeera.
"Dampak psikologis dan pendidikan dimulai sebelum buldoser tiba," katanya.
"Ini adalah pola sistematis yang melampaui kasus-kasus individual," tambah Dawoud, seraya mencatat bahwa prosesnya dimulai dengan pembatasan perencanaan, disertai pembatasan jalan dan serangan pemukim.
"Ini tidak hanya mengancam bangunan sekolah," tegasnya.
"Ini menargetkan kemampuan komunitas Palestina untuk bertahan hidup."
Latar belakang krisis ini bermula dari pembagian wilayah Tepi Barat berdasarkan Perjanjian Oslo, di mana Area C berada di bawah kendali penuh administrasi dan militer Israel. Penggunaan dalih hukum perizinan yang mustahil didapat serta penetapan zona militer tertutup sejak dekade 1980-an menjadi instrumen utama Israel untuk mengosongkan lahan warga Palestina dari pemukim aslinya.