Demokrasi dan Pemilu Rutin Digelar, tapi Kenapa Rakyat Tetap Tak Berdaya?

Suara.com - Pemilu rutin digelar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia dan India. Konstitusi pun telah memuat daftar panjang hak-hak warga negara yang tampak sempurna di atas kertas.

Namun, kenyataan pahit menunjukkan jutaan orang tetap hidup tanpa daya tawar apapun terhadap negaranya.

Fenomena paradoks itu dibedah secara mendalam oleh peraih Nobel Perdamaian asal India, Kailash Satyarthi, dalam diskusi bertajuk A Conversation with Kailash Satyarthi - Democracy, Human Rights, and Social Welfare yang digelar Universitas Harkat Negeri di Jakarta, Minggu (30/8/2026).

Satyarthi menegaskan bahwa hak yang tidak bisa dipakai untuk menagih pemerintah bukanlah hak yang sesungguhnya.

Ia menyoroti bagaimana prosedur demokrasi seringkali berjalan tanpa memberikan dampak nyata bagi mereka yang berada di garis kemiskinan.

"Hak tidak boleh berhenti sebagai tulisan di atas kertas. Ketika hak dirampas, demokrasi mengerut. Ketika akuntabilitas hilang, demokrasi tenggelam." kata Satyarthi di hadapan audiens yang terdiri dari akademisi, pengacara, aktivis, hingga pelaku usaha.

Dalam paparannya, Satyarthi memberikan ilustrasi mengenai seorang ibu tunggal yang berjuang keras hanya untuk memberi makan anaknya atau mencegah anak perempuannya menjadi korban perdagangan orang.

Bagi kelompok rentan seperti ini, istilah-istilah mentereng seperti demokrasi atau hak asasi manusia seringkali terdengar asing dan tidak relevan dengan kebutuhan perut mereka.

"Dosa apa yang lebih besar daripada merampas mimpi seorang anak?" kata Satyarthi saat menceritakan pertemuannya dengan seorang anak perempuan berusia delapan tahun di Pakistan yang harus menjahit bola sepak di ruangan gelap demi bertahan hidup.

Anak tersebut, menurut Satyarthi, hidup di negara yang secara formal adalah negara demokratis, memiliki undang-undang anti-pekerja anak, dan program kesejahteraan. Namun, sistem tersebut gagal total melindunginya.

"Padahal di Pakistan, juga negara demokratis. Demokrasi ada. Hak asasi manusia ada. Undang-undang antipekerja anak ada. Program kesejahteraan juga ada. Tapi gagal melindungi warga negara" kata dia.

Satyarthi juga mengkritik kecenderungan pemerintah dan akademisi yang memisahkan demokrasi, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial sebagai tiga entitas yang berbeda.

Padahal, ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling bergantung. Kegagalan pada satu bidang dipastikan akan membatalkan capaian di bidang lainnya.

Ia mencontohkan Amerika Serikat sebagai bukti bahwa penyusutan kualitas demokrasi bisa terjadi di mana saja, bahkan di negara yang mengklaim diri paling demokratis sekalipun.

Titik buta demokrasi elektoral juga menjadi sorotan tajam. Satyarthi mengingatkan bahwa mereka yang tidak memiliki suara di kotak suara, seperti anak-anak, penyandang disabilitas, warga buta huruf, hingga masyarakat miskin kronis, seringkali menjadi kelompok pertama yang kehilangan perlindungan ketika seorang pemimpin merasa sudah aman dengan dukungan mayoritas berbasis sentimen agama atau budaya.

Terkait konteks Indonesia, Satyarthi menyinggung Pancasila yang memiliki kemiripan filosofis dengan kata Sanskerta panchashila.

Ia secara khusus menyoroti sila keempat mengenai hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Ia mempertanyakan sejauh mana penyusunan undang-undang di Indonesia benar-benar menyerap aspirasi kolektif rakyat secara langsung, bukan sekadar melalui perwakilan di parlemen.

"Saya tidak sedang mengkritik. Saya hanya mengatakan bahwa hal-hal ini ada dalam konstitusi dan patut dibanggakan, dan masih banyak yang harus dikerjakan." kata Satyarthi.

Kondisi demokrasi di Indonesia juga mendapat catatan kritis dari pakar hukum Todung Mulya Lubis.

Sebelum Satyarthi naik ke podium, Todung mengungkapkan keresahannya mengenai apa yang ia sebut sebagai kemunduran demokrasi di tanah air.

"Di Indonesia, kita melihat supremasi sipil perlahan diambil alih oleh militer. Kampus tampak berada di bawah tekanan, dengan pimpinan universitas yang dikriminalisasi. Masyarakat sipil dituduh sebagai agen asing. Media independen tampak menyerah, dan hanya sedikit yang masih berusaha menegakkan kebebasan pers." kata Todung.

Todung mengaku frustrasi melihat kenyataan bahwa setelah 81 tahun merdeka, sebagian besar penduduk Indonesia masih terjebak dalam kemiskinan jika merujuk pada kriteria Bank Dunia.

Ia mempertanyakan hakikat keberadaan pemerintah jika rakyatnya tetap menderita.

"Nyatanya kita masih butuh lebih banyak orang yang mau mengabdikan diri untuk mendampingi kaum miskin. Untuk apa pemerintah ada? Pemerintah untuk rakyat, atau rakyat untuk pemerintah?" kata Todung.

Senada dengan hal tersebut, Sudirman Said dalam sambutan pembukanya mengaitkan diskusi ini dengan gelombang unjuk rasa yang baru saja melanda sejumlah kota di Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa prosedur formal demokrasi seperti pemilu dan pengadilan bukanlah tujuan akhir jika rakyat tetap merasa tidak berdaya.

"Sebuah demokrasi bisa saja menjaga prosedurnya sementara rakyat justru merasa semakin tidak berdaya. Pemilu tetap digelar sementara ketimpangan kian dalam. Hukum melindungi hak di atas kertas, sementara hak itu tetap tidak terjangkau oleh mereka yang paling membutuhkannya. Kita tidak hanya butuh pengkritik sistem, tetapi juga pembangun sistem yang lebih baik." kata Sudirman.

Sebagai solusi atas kebuntuan sistemik ini, Satyarthi menawarkan konsep compassion atau welas asih yang menggerakkan.

Ia menegaskan bahwa compassion berbeda dengan simpati atau empati yang cenderung pasif. Compassion adalah kekuatan disruptif yang mampu membongkar sistem eksploitasi.

"Compassion bukan emosi yang lembut. Compassion adalah kekuatan." kata Satyarthi.

Ia menyerukan agar dunia mulai mengglobalkan compassion sebagaimana dunia telah mengglobalkan pasar dan teknologi.

Satyarthi sendiri memiliki rekam jejak panjang dalam aksi nyata; ia pernah mengalami luka fisik serius akibat serangan mafia perbudakan dan kehilangan rekan kerja demi membebaskan anak-anak dari eksploitasi.

Menutup rangkaian diskusi, Sudirman Said memperkenalkan konsep fourth sector movement, di mana universitas diharapkan menjadi jembatan kolaborasi antara sektor bisnis, publik, dan sosial untuk mengembangkan kepemimpinan yang berbasis compassion.

"Kalau kita bisa menumbuhkan compassion di dalam kampus, saya kira kita bisa memainkan peran sebagai jembatan kolaborasi antarsektor. Karena pada kenyataannya bekerja bersama itu sebuah keharusan." pungkas Sudirman.

Kailash Satyarthi sendiri merupakan sosok yang meninggalkan karier sebagai insinyur listrik demi membebaskan anak-anak dari perbudakan.

Gerakan Global March Against Child Labour yang ia inisiasi pada 1998 menjadi tonggak lahirnya Konvensi ILO tentang bentuk-bentuk terburuk pekerja anak yang kini telah diratifikasi oleh seluruh negara di dunia.

Kini, melalui Satyarthi Movement for Global Compassion, ia terus berkeliling dunia untuk menyebarkan gagasan tentang pentingnya memanusiakan manusia di dalam sistem demokrasi.