Resmi! Pemerintah Minta Bos Kurangi Jam Lembur Karyawan, Berlaku Mulai 1 September di Jepang

Suara.com - Jepang resmi menghentikan tekanan pengawasan batas jam lembur bulanan demi menggejot efisiensi ekonomi di tengah krisis pekerja. Kebijakan anyar ini langsung berlaku efektif mulai Selasa, 1 September 2026.

Langkah kontroversial ini dipelopori langsung oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi yang dikenal mengusung strategi pertumbuhan ekonomi agresif. Keputusan tersebut berisiko mengembalikan budaya kerja berlebihan yang sempat ingin dikikis oleh pemerintah terdahulu.

Pemerintah berdalih revisi aturan ini merespons jeritan berbagai sektor bisnis yang mengalami kelangkaan tenaga kerja akut. Namun, para kritikus menilai kebijakan ini mundur dari upaya modernisasi budaya kerja yang lebih manusiawai.

Dikutip dari CNA, sekitar 40 persen perusahaan di Jepang saat ini beroperasi di bawah perjanjian kerja khusus yang melegalkan lembur hingga 100 jam per bulan. Sebelumnya, otoritas tenaga kerja tetap menekan perusahaan agar membatasi lembur maksimal 45 jam bulanan.

Penetapan pedoman 45 jam tersebut dilakukan karena melampaui ambang batas tersebut terbukti meningkatkan risiko kematian akibat beban kerja berlebih. Kementerian tenaga kerja mengonfirmasi bahwa melampaui ambang tersebut berisiko memicu bahaya kematian akibat kerja berlebih.

Kantor pengawasan standar ketenagakerjaan kini resmi dilarang menekan dunia usaha terkait batasan 45 jam tersebut. Kebijakan baru ini memberi kebebasan penuh bagi manajemen untuk mengatur jam kerja karyawan.

Survei Kamar Dagang dan Industri Jepang pada Mei menunjukkan bahwa tekanan pengawasan sebelumnya membatasi aktivitas 20 persen bisnis kecil dan menengah. Sektor konstruksi, transportasi, dan perhotelan menjadi area yang paling parah terdampak aturan lama.

Perubahan arah kebijakan ini dianggap membalikkan pencapaian Jepang yang bertahun-tahun berjuang lepas dari julukan prajurit korporat. Publik sempat terdorong membenahi keseimbangan hidup pasca insiden bunuh diri pekerja muda di agensi Dentsu pada 2015.

Serikat buruh Zenroren di Tokyo menentang keras kelonggaran aturan yang dinilai merugikan keselamatan para pekerja. Federation tersebut menilai langkah ini sebagai kemunduran besar dari komitmen perlindungan jam kerja.

"Ini adalah pergeseran dan penghapusan yang tidak dapat diterima dari kebijakan yang mendesak perusahaan untuk memersingkat jam kerja," tulis Federasi Serikat Buruh Nasional di Tokyo.

Gaya kepemimpinan Sanae Takaichi memang identik dengan dedikasi kerja ekstrem sejak awal memegang pucuk kekuasaan. Ambisi politiknya kerap ditunjukkan melalui etos kerja tanpa henti di depan publik.

Saat terpilih menjadi pemimpin partai berkuasa pada Oktober, Takaichi menegaskan komitmen kerjanya tanpa kompromi. Ia secara terbuka menyatakan pola kerjanya yang sangat intensif kepada publik.

Takaichi secara terbuka menyatakan saat terpilih: "Saya akan bekerja, bekerja, bekerja, bekerja, dan bekerja."

Melalui unggahan di media sosial X pada Juli lalu, Takaichi membagikan pola tidurnya yang sangat minim sebagai perdana menteri. Unggahan tersebut sempat menuai ejekan publik karena dianggap memamerkan budaya kerja tidak sehat.

Takaichi menulis dalam unggahan tersebut bahwa ia secara kronis hanya tidur nol hingga tiga jam setiap hari sebagai perdana menteri.

Kementerian Tenaga Kerja Jepang berjanji akan tetap memantau perusahaan untuk memastikan perlindungan kesehatan para pekerja. Pemerintah mengklaim tidak akan melepas pengawasan begitu saja meski aturan telah dilonggarkan.

Pemerintah menegaskan akan terus memberikan bimbingan yang diperlukan jika ada risiko tinggi timbulnya masalah kesehatan yang disebabkan oleh kerja berlebihan.

Pemerintah juga mengklarifikasi bahwa pergeseran kebijakan pengawasan ini tidak berlaku untuk seluruh entitas bisnis di Jepang. Perusahaan tanpa perjanjian kerja khusus tetap terikat aturan hukum secara ketat.

Bisnis tanpa kesepakatan serikat pekerja wajib menjaga batasan lembur bulanan maksimal 45 jam atau kurang. Pelanggaran terhadap ambang batas hukum tersebut tetap dikategorikan sebagai tindakan ilegal.

Secara umum, hukum Jepang menetapkan batas standar jam kerja normal adalah delapan jam sehari atau 40 jam seminggu. Melebihi batas tersebut tanpa kesepakatan resmi merupakan bentuk pelanggaran hukum ketenagakerjaan.