Namanya Masuk Daftar Penerima Jatah Kuota Haji Khusus, Ace Hasan Beri Tanggapan Begini

Selasa, 08 September 2026 | 18:20 WIB

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, TB Ace Hasan Syadzily. [Suara.com/Dea]

Ace Hasan membantah tudingan mantan Kasi Kemenag terkait permintaan kuota haji khusus dalam sidang korupsi haji 2023–2024.
Jaksa KPK membeberkan total kerugian negara mencapai Rp622 miliar akibat kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji khusus tersebut.
Sidang dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta itu menyeret empat orang terdakwa resmi.

Suara.com - Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, membantah pernah meminta kuota haji khusus kepada Kementerian Agama.

Hal itu menanggapi keterangan Mantan Kepala Seksi (Kasi) Pendaftaran Haji Khusus Abdul Muhyi yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

“Saya tidak pernah meminta kuota haji. Sewaktu saya menjadi Pimpinan Komisi VIII memang banyak calon jemaah haji daftar tunggu yang datang minta tolong karena mengira pimpinan Komisi VIII punya jalur khusus ke Kemenag,” kata Ace kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).

Meski begitu, Ace menegaskan bahwa kewenangan keberangkatan harus mutlak sesuai aturan. Ace mengaku meneruskan semua aspirasi percepatan yang masuk ke sistem Kemenag yang memegang data.

“Prinsipnya jelas kalau memang sudah sesuai nomor urut daftar tunggu, pasti berangkat. Jadi, urusan pencatutan nama untuk jatah pribadi itu sama sekali tidak berdasar,” tandas Ace.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi soal dugaan adanya kuota haji khusus yang dialokasikan untuk Gubernur Lemhannas sekaligus politikus Partai Golkar Ace Hasan. Hal itu dibenarkan oleh Muhyi.

“Kemudian satu Ace Hasan?” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

“Pak Ace Hasan. Beliau dulu Komisi VIII,” jelas Muhyi.

Dalam perkara ini, empat pihak berstatus sebagai terdakwa yaitu Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba.

Baca Juga

Saksi Bongkar Skandal Kuota Haji: Anggota DPR, BIN, Hingga NU Disebut Dapat Jatah Khusus

Selain itu, dua terdakwa lainnya ialah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. (Suara.com/Dea)

Jaksa membeberkan sumber kerugian negara senilai Rp 622 miliar. Adapun sumber uang tersebut ialah sebagai berikut:

1. Selisih penerimaan dengan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2024 untuk Jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat senilai Rp 438.218.328.446,48 (438,2 miliar)

2. Penerimaan PIHK atas penjualan kuota petugas haji khusus Tahun 2024 senilai Rp 39.954.729.719,93 (39,9 miliar)

3. Fee percepatan untuk pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 untuk Jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat senilai Rp 143.917.149.000 (143,9 miliar).

Adapun sebaran aliran uang dalam perkara ini ialah: